Loading...
You are here:  Home  >  Ekonomi  >  Artikel ini

UMP Sulit Diterapkan



Reporter:    /  @ 02:55:53  /  8 Oktober 2014

    Print       Email

Buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Kota Semarang menggelar demo atas pedoman survei kebutuhan hidup layak (KHL), beberapa waktu lalu. Pembahasan UMK di beberapa daerah masih alot, sehingga belum ada usulan ke gubernur. (ANTARA / R Rekotomo)

KOTA SEMARANG – Permintaan pemerintah pusat untuk menerapkan upah minimum provinsi (UMP), pada 2015 dinilai sulit diterapkan. Penerapan UMP itu terkendala jumlah daerah yang banyak, serta kemampuan tiap daerah yang beragam.

”Di Jateng tidak pernah menggunakan UMP karena jumlah kabupaten/kota di Jateng banyak. Kemampuan pada masing-masing pemerintah daerah juga tidak sama, sehingga UMP sulit diterapkan di sini,” kata Plt Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang, dikutip Antara.

Wika mengungkapkan, pertimbangan lain UMP sulit diterapkan adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK) sudah berjalan tiap tahun di Provinsi Jateng. Di kabupaten/kota sudah ada dewan pengupahan yang juga melakukan survei, untuk menentukan besaran UMK.

Sementara, penerapan UMP menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) terendah. ”Penghitungan UMP adalah gubernur menetapkan KHL terendah di provinsi itu. Kemudian bupati dan wali kota setempat menetapkan besaran upah, tapi tidak boleh di bawah yang telah ditetapkan gubernur,” ujarnya.

Secara teknis, kata Wika, penerapan UMP bagi provinsi yang jumlah kabupaten/kotanya banyak justru akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Sementara itu, pembahasan besaran UMK di sejumlah kabupaten/kota masih alot. Akibatnya, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, baru 20 daerah yang sudah mengirimkan usulan besaran UMK ke gubernur Jateng. Masih ada 15 daerah lainnya, yang belum menemukan titik temu.

Wika menyebutkan, batas maksimal pengajuan usulan UMK ke gubernur adalah 30 September lalu, namun hingga kemarin masih banyak yang belum mengusulkan. Padahal penetapan UMK oleh gubernur dijadwalkan pada 20 November mendatang.

Pihaknya memberi toleransi kepada pemkab/pemkot untuk menyerahkan usulan  maksimal pada Jumat (10/10). ”UMK harus segera masuk ke meja gubernur, agar dapat dibahas Dewan Pengupahan Provinsi Jateng,” tegasnya. (Ali Muntoha )

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →