Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Antisipasi Penimbunan BBM Bersubsidi



Reporter:    /  @ 12:30:09  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

Masyarakat antre membeli BBM di SPBU. Polisi akan melakukan pengawasan terhadap sejumlah SPBU, untuk mengantisipasi aksi penimbunan, atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. (KOMA/SYAMSUL FALAK)

PATI – Pemerintah hampir pasti akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai dari bensin maupun solar. Meski demikian, belum ada kepastian kapan kenaikan harga akan diterapkan.
Kondisi ini membuat potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi meningkat. Terutama oknum-oknum yang biasa menimbun BBM bersubsidi, untuk mencari keuntungan lebih saat harga dinaikkan.
Untuk mengantisipasi hal itu, polisi meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah SPBU. Terutama SPBU yang ada di wilayah Juwana, yang dekat dengan perkampungan nelayan maupun industri-industri rumahan lainnya.
”Kami melakukan pengawasan secara tertutup, karena kondisi ini rentan terjadi adanya pembelian berlebihan oleh salah satu oknum, sebagai upaya penimbunan BBM,” kata Kapolsek Juwana AKP Sumarni, Senin (6/10).
Terkait mekanisme pembelian BBM menggunakan jeriken, sudah ada ketentuan yang diatur pemerintah. Di antaranya dengan menggunakan surat keterangan dari pemerintah desa, camat maupun SKPD yang membidangi atau membawahinya.

Hal ini diakui membantu dalam hal meminimalisir penimbunan BBM. Akan tetapi, kewaspadaan tetap ditingkatkan, lantaran oknum jahil biasanya lebih cerdik. Sehingga perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan, untuk menghindari adanya penyalahgunaan, yang memicu kelangkaan.
”Kebetulan di wilayah kami Juwana, tempat pengisian bahan bakar memang cukup banyak. Karena tidak hanya melayani transportasi darat namun ada beberapa yang khusus melayani nelayan,” imbuhnya.
Meski demikian menurut dia, selama ini pihaknya belum menemukan adanya kasus penimbunaan BBM. Namun hal ini menurut dia, tak menjadikan kerawanan tersebut gugur. Potensi terjadinya penyalahgunaan BBM tetap ada, mengingat kenaikan harga BBM direncanakan cukup tinggi.
Pelaku penimbun BBM, akan dijerat dengan pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, pelaku penyimpangan BBM, diancam hukuman tiga tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 miliar. (SYAMSUL FALAK/ALI MUNTOHA)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →