Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Perda Baru PKL Bidik Pembeli



Reporter:    /  @ 03:02:50  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus berencana mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kudus. Salah satu yang dibidik dalam perda baru nanti, adalah sanksi untuk pembeli.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus Sudiharti mengatakan, proses untuk mengubah perda tersebut dengan ketentuan baru, sudah berjalan. ”Kami sudah sampaikan draftnya kepada Bagian Hukum Setda Kudus. Tinggal nanti dipelajari di sana, dan diajukan ke DPRD Kudus untuk dibahas,” terangnya kepada Koran Muria, kemarin (5/10).

Perubahan itu, menurut Etik (sapaan akrab Sudiharti), adalah pada ketentuan lokasi berdagang. Saat ini, ada beberapa lokasi berdagang PKL yang sudah tidak lagi bisa disebut layak untuk berdagang. ”Saya contohkan di Kaliputu. Kalau dulu saat perda itu dibuat tahun 2004, barangkali situasinya itu tidak seperti ini. Tapi sekarang coba lihat saja. Selalu saja macet di sana, dan salah satunya karena keberadaan PKL,” tuturnya.

Situasi wilayah yang semakin berkembang, menurut Etik, juga membuat kondisi PKL di beberapa lokasi menjadi kurang tertata dengan baik. Apalagi yang ada di sejumlah ruas jalan, yang setiap harinya mengakibatkan kemacetan, jalan yang kotor, dan selalu dikeluhkan masyarakat.

”Padahal, situasi jalan di Kudus kan tidak berubah. Ya, tetap saja segitu-gitunya. Sedangkan jumlah PKL semakin lama semakin banyak. Mereka mengambil lokasi di ruas-ruas jalan yang seharusnya tidak tepat digunakan untuk jualan,” paparnya.

Untuk itu, dalam perda yang baru, nantinya akan memuat lokasi mana saja yang terlarang untuk berjualan pedagang. Dinas akan membuat berbagai macam tanda larangan berdagang, sehingga nantinya akan bisa dibaca oleh PKL ataupun masyarakat luas, bahwa di lokasi tersebut dilarang untuk berdagang.

Rambu atau tanda ini sangat penting, mengingat dinas juga akan menerapkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Sanksi bukan hanya diberikan kepada PKL-nya, melainkan juga kepada pembeli yang nekat bertransaksi di lokasi yang memang terlarang untuk berdagang. Menurut Etik, sanksi yang akan diterapkan kepada pembeli, juga terbilang sangat berat.

”Kami mengusulkan supaya sanksi atau denda kepada pembeli itu bisa mencapai Rp 1 juta. Ini sekaligus untuk mendisiplinkan masyarakat, bahwa jangan sampai kemudian melanggar aturan dengan bertransaksi atau membeli di sembarangan tempat. Kalau sudah berada di lokasi larangan, ya jangan membeli di sana. Makanya, sanksinya juga akan kita buat segitu,” paparnya.

Etik mengakui sanksi terhadap pembeli tersebut memang terbilang cukup berat. Namun, pihaknya menilai jika tidak ada sanksi atau denda, maka penataan PKL yang dilakukan pihaknya, justru akan sia-sia. ”Sekali lagi ini untuk mendisiplinkan PKL dan pembelinya. Jangan sampai upaya kita yang sudah sekuat tenaga menata PKL, harus mandek di tengah jalan karena masih banyak yang melanggar,” tegasnya. 

Kabupaten Kudus memang terkenal sebagai surganya PKL. Tahun ini saja, tercatat ada 2.000 PKL yang sehari-harinya beroperasi di wilayah ini. dalam ketentuan Perda Nomor 13 Tahun 2004, disebutkan bahwa lokasi yang dilarang digunakan PKL untuk berjualan meliputi Alun-alun Simpang Tujuh, taman kota, jalur hijau, halaman tempat peribadatan, halaman kantor pemerintah, dan ruas jalan tertentu. Sedangkan bagi PKL yang melanggar aturan dalam perda,  bisa diancam pidana kurungan selamanya 3 bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta.

Dengan adanya perda yang baru nanti, Etik berharap situasi dan kondisi kota di Kudus akan semakin tertata dengan baik. Karena semuanya dikembalikan untuk kenyamanan warga itu sendiri. ”Kami juga berharap masyarakat bisa memaklumi dengan upaya kami menata PKL. Supaya situasi kota akan menjadi bersih, bagus, dan nyaman,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →