Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Hari Ini Besaran UMK Diputuskan



Reporter:    /  @ 03:00:26  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Hingga kini besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus yang akan diusulkan ke Gubernur Jateng belum juga diputuskan. Sebab dari dua organisasi, Apindo dan SPSI belum juga menyepakati besaran tersebut. Rencananya, besaran UMK akan diputuskan hari ini (6/10). 

Anggota Dewan Pengupahan Bin Subiyanto menjelaskan, Kamis (2/10) lalu diadakan pertemuan dengan pihak SPSI dan juga pihak Pemkab Kudus. pada saat pertemuan itu, pemkab menjadi perantara antara SPSI dengan Apindo.

Dalam pertemuan tripartid itu,  katanya, Apindo mengusulkan besaran UMK sebesar Rp 1,3 juta. Namun SPSI masih tetap menginginkan kenaikan sekitar 25 persen, atau sebsar Rp 1.486.000.

”Kalau awalnya itu Apindo menawarkan besaran UMK Rp Rp 1.250.900. kemudian saat membahas bersama pemkab, mereka menawarkan kenaikan UMK sampai Rp 1,3 juta. Dan dari pihak SPSI menginginkan besaran UMK Rp 1.486.000,” kata Bin kepada Koran Muria, kemarin.

Menurutnya, dari pertemuan tersebut, Bupati Kudus Musthofa beserta jajaran SKPD hadir. Termasuk juga Wakil bupati yang juga ikut mendampingi. Namun pertemuan itu belum final. Sebab pihak SPSI dan pihak Apindo diminta untuk mematangkan usulan. 

”Senin nanti (hari ini) akan dibahas dan sudah harus mendapatkan titik temu,” ujar Bin.

Dia mengatakan, Apindo sudah berjanji besaran UMK yang diusulkan tersebut merupakan batas maksimal dari kenaikan yang diusulkan. Pihaknya berjanji tidak akan mengurangi nominal itu. Namun mereka keberatan jika besaran UMK melebihi angka yang diusulkan.

”Nominal yang diusulkan SPSI itu sangatlah wajar. Sebab kenaikan harga sangat tinggi. Terlebih dengan kabar naiknya BBM. Selain itu juga, waktu yang sampai Munggu nanti, menjadi pembahasan secara pribadi antara SPSI maupun Apindo,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelumnya nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang diusulkan sebesar Rp 1.284.000. Jumlah tersebut merupakan KLH terbaru, setelah melakukan survei ulang. Pada saat survei KHL pertama, harga kos ditulis Rp 150 ribu. Namun setelah survei kedua variabel biaya kos dinaikkan menjadi Rp 250.000.

”Saya juga paham survei, sebab saya orang survei. Sebanyak 60 variabel kebutuhan pokok yang disurvei itu KW 2, jadi tidap pas. Lihat saja nanti, kalau masih Rp 1,3 juta, SPSI tidak akan tanda tangan,” tuturnya. (Faisol Hadi / Suwoko)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →