Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Target PBB 2015 Rp 17 miliar



Reporter:    /  @ 02:58:45  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Pemerintah kabupaten Kudus menargetkan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun depan lebih tinggi dibanding tahun ini. Target yang ingin dicapai sebesar Rp 17 miliar.

”PBB 2014, targetnya Rp 15 miliar, dan kami saat ini sudah mencapai Rp 15, 250 miliar. Keberhasilan itu harus kita tingkatkan,” kata Kabid Perencanaan Operasional Pendapatan (POP) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Harso Widodo kepada Koran Muria, kemarin.

Menurutnya, pemkab sangat optimistis dapat mencapai target tersebut. Sebab melihat kesuksesan tahun ini, bukan tidak mungkin terpenuhi. Terlebih pihaknya juga sudah melakukan evaluasi mengenai prsoalan tersebut.

Dia menjelaskan, selama ini kebanyakan PBB yang terbayar yakni pjak buminya saja. Sedangkan untuk pajak banguna selama ini kurang tersentuh. Padahal yang dimaksud dengan PBB adalah berupa bumi dan bangunan.

”Misalnya di depan Kampus UMK, NJOP banyak bangunan-bangunan baru. Dan kami yakin di tempat lainnya juga terjadi hal yang serupa. Maka dari itu kami akan bekerja keras untuk menyuseskan target itu,” tuturnya.

Menurut Harso, jika nantinya masih juga yang tidak mau membayar PBB, maka SPPT-nya tidak akan dikeluarkan. Dan jika tanahnya nantinya terjual, tangguangan atau hutang yang belum terbayar harus diluansi terlebibh dahulu. 

Sebelumnya diberitakan, pendapatan PBB Kudus hingga Oktober 2014 ini telah melampaui target tahunan. Hingga kuartal keempat bulan tahun ini, pajak yang telah diperoleh sebesar Rp 15,250 miliar, dari Rp 15 miliar yang ditargetkan.

”Pada pelunasan PBB yang jatuh tempo pada 30 September, pendapatan yang masuk melampaui target tahun ini,” kata Harso.

Dia mengatakan, terget yang di bawah dari seharusnya yang terbayar, disebabkan beberapa hal. Beberapa di antanya ada yang sengaja tidak mau membayar, ada pula karena tanah yang harusnya terbayar dibagi ke ahli waris. Namun penerima warisan tidak bersedia membayar PBB. Selain itu terdapat pula tanah yang tidak jelas status kepemilikannya, membuat petugas tidak tahu kepada siapa tanah tersebut seharusnya dimintakan pajaknya.

”Kebanyakan karena tanah yang dijual melalui calo. Sehingga tidak tahu tanah siapa itu. Terlebih lagi tanah yang dijual secara kaplingan. Susah untuk menemukan pemiliknya,” keluhnya. (Faisol Hadi / Suwoko)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →