Loading...
You are here:  Home  >  Politik & Pemerintahan  >  Artikel ini

DPRD Kabupaten Rembang Didesak Batalkan Pengadaan Tablet



Reporter:    /  @ 02:24:45  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

REMBANG – Koordinator Lembaga Study Masyarakat (Lespem) Rembang Bambang Wahyu Widodo mendesak sekretariat DPRD Kabupaten Rembang untuk membatalkan rencana pengadaan tablet bagi 45 anggota DPRD setempat. Pengadaan perangkat komunikasi dengan anggaran sekitar Rp 8 juta per unit itu, dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kepentingan masyarakat.

”Mengapa harus ada usulan pengadaan tablet. Apa yang menjadi alasan dari sekretairat dewan?, Urgensinya apa?. Sementara saat ini masyarakat Rembang sedang mengalami kekeringan. Anggaran Rp 360 juta semestinya bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata Bambang Wahyu Widodo, Sabtu (4/10).

Dia mengatakan terkait persoalan undangan rapat kepada setiap anggota DPRD melalui surat elektronik, tidak mesti disikapi dengan pengadaan gawai dengan harga yang mahal. Menurutnya dengan gaji antara Rp 8 juta hingga Rp 12 juta per bulan, seharusnya mereka bisa membeli alat komunikasi dengan dana pribadi. 

Menurutnya, menerima e-mail dan mengunduh dokumen resmi terkait DPRD, bisa dilakukan dengan perangkat komunikasi pribadi lain yang juga bisa dibeli dengan gaji sebagai wakil rakyat. “Anggota dewan sangat tidak pantas jika harus nyagerke, meskipun pengadaan itu statusnya hanya pinjam pakai,” kata Bambang.

Wakil DPRD Rembang Gunasih menyebutkan, pengadaan tablet untuk anggota DPRD masuk di anggaran Sekretariat DPRD. Pembahasan soal pengadaan tablet tersebut sudah dilakukan saat periode DPRD lama, karena masuk di APBD Induk 2014. Namun karena masa jabatan anggota lama DPRD segera berakhir, pengadaan tablet baru akan dilakukan Oktober 2014. 

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pengadaan tablet ini demi efisiensi biaya yang timbul dari kurir surat. ”Jika dibandingkan dengan pakai surat resmi yang dikirim dengan kurir dengan dikirim dalam bentuk file hasil scaning, jelas lebih irit lewat internet. Fotokopi surat dan mengirimkan satu per satu ke anggota DPRD melalui kurir itu lebih boros,” terangnya.

Bila memang diwajibkan untuk membeli tablet dari kantong pribadi, Gunasih mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena demi menunjang kinerja DPRD. Terkait penyimpangan penggunaan perangkat telekomunikasi untuk keperluan yang tidak semestinya, ia berdalih hal itu tergantung pada anggota dewan yang bersangkutan. (Ahmad Feri/Sumarni)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →