Loading...
You are here:  Home  >  Politik & Pemerintahan  >  Artikel ini

Ketua DPRD Kabupaten Blora Minta Warga Ikut Awasi UU Pilkada



Reporter:    /  @ 02:01:18  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

BLORA – Ketua DPRD terpilih periode 2014-2019 Bambang Susilo mengatakan meskipun UU Pilkada sudah disahkan DPR RI, beberapa waktu lalu, sampai saat ini belum diundangkan. Namun demikian, dirinya berpesan kepada masyarakat Blora yang tahun depan akan memiliki bupati baru, ikut berkontribusi mengawasi pemilihan kepala daerah lima tahun mendatang. 

”Baik dilakukan langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, yang terpenting jangan sampai salah memilih bupati. Karena kalau sampai salah, maka rakyat yang akan merasakan akibatnya lima tahun kepemimpinan bupati itu. Oleh karena itu, saya minta rakyat ikut mengawasi,” kata politisi Partai Demokrat itu, kemarin.

Menurut Bambang Susilo, seandainya pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan DPRD, pihaknya meminta masyarakat memberikan masukan. Sehingga, bupati yang terpilih nantinya adalah yang terbaik dan sesuai dengan harapan rakyat. ”Bantu kami untuk memilih bupati yang tepat, andai pemilihan tetap di DPRD,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Blora Wahono menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian diundangkannya UU Pilkada tersebut. Dia menyebukan, sebelumnya perangkat panwaslu sudah siap menggelar pilkada dengan sistem pemilihan langsung. Selain tiga anggota Panwaslu, ada 48 anggota Panwascam yang tersebar 16 kecamatan ditambah petugas pengawas lapangan(PPL) yang tersebar di 295 desa/kelurahan.

”Kita siap mengawasi lagi. Kalau misalnya tidak digunakan lagi, semangat mengawasi juga tidak akan luntur,” tegasnya. 

Sebelumnya, ketika Ketua Bawaslu Jateng Abhan datang ke Blora menyampaikan, banyak panwaslu di kabupaten/kota yang mempertanyakan nasibnya, setelah disahkannya UU Pilkada.

”Ini memang belum final.Kami masih menunggu,” jelas Abhan saat bertemu dengan jajaran Panwaslu Blora, belum lama ini.

Menurut Abhan, UU Pilkada yang disahkan DPR RI itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengajukan draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Jika UU Pilkada yang sudah disahkan itu diundangkan, maka kemungkinan besar panwaslu tidak ada lagi. 

”Kinerja Panwaslu selama ini sudah baik. Sehingga, kerja sama ini harus terus dilakukan. Sehingga, akan tercipta iklim demokrasi yang baik,” jelasnya. (Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →