Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Kejari Purwodadi Melempem Tangani Kasus Bansos



Reporter:    /  @ 01:56:58  /  6 Oktober 2014

    Print       Email

GROBOGAN – Direktur Eksekutif Yayasan Grobogan Bangkit (YGB) Rahmatullah menilai, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi melempem menangani kasus Bantuan Sosial Provinsi Jateng tahun 2011. Bahkan, jika Kejari tidak segera menetapkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Grobogan, Heryi Rusdjijanto, pihaknya akan melaporkan kasus bansos itu ke Kejaksaan Tinggi Jateng.

Menurut dia, Heryi Rusdjijanto telah dua kali diperiksa namun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Pihaknya menyayangkan kinerja Kejari yang di anggap tidak serius menangani kasus tersebut. 

”Ada apa ini. Apakah Kejari sudah dipesan dalam pemeriksaan yang bersangkutan. Padahal sudah jelas muaranya, kenapa Kejari tidak berani menetapkan Heryi sebagai tersangka,” ujarnya.

Ia menyebutkan, keberadaan Hutomo alias Gutomo salah satu tersangka kasus Bansos Provinsi sampai saat ini masih buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Padahal tersangka Hutomo sebenarnya bersedia proaktif jika Kejari juga proaktif. Sebab, sampai saat ini kasus tersebut terkesan hanya menindas Hutomo sedangkan Heryi hanya sebatas pemeriksaan sebagai saksi. 

”Ada pihak tertentu yang sengaja menahan Hutomo agar tidak keluar. Artinya, Hutomo akan keluar jika Heryi sudah ditetapkan jadi tersangka,” ujar pegiat anti korupsi di Grobogan ini.

Selain itu, lanjut Rahmatullah, tidak mungkin dinas yang dipimpin Heryi tidak memiliki arsip sama sekali dan tanda tangan yang bubuhkan hanya sebatas sebagai tanda mengetahui pengajuan proposal. Dia juga membandingkan saat mengurus surat RT yang mencantumkan data hal, nomor surat. 

Selain itu, pihak RT ikut juga bertanggung jawab penuh jika surat yang ditandatangani itu bermasalah dikemudian hari. Akan tetapi, Heryi malah tidak memiliki arsip padahal dia menjabat sebagai kepala dinas yang bersangkutan dengan kasus tersebut.

”Tidak mungkin tidak ada arsip. Karena dia yang menandatangani, ada stempel dinas yang dipimpinnya, dan ikut menyampaikan proposal ke provinsi. Jika saat pemeriksaan dia menyatakan tidak punya data dan arsip proposal itu sama dengan omong kosong. Namun sayangnya Kejaksaan percaya begitu saja,” tandasnya. (Nurokhim/Sumarni)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →