Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Ribuan Pengecer Bensin di Kabupaten Rembang Terancam Gulung Tikar



Reporter:    /  @ 02:58:19  /  3 Oktober 2014

    Print       Email

Perwakilan Pertamina bersama perwakilan PPBE dan DPRD Rembang beraudensi di Ruang Banggar, DPRD, Kamis (2/0). Audiensi tersebut membahas kebijakan Pertamina tentang larangan membeli BBM bagi pengecer. (KOMA / Ahmad Feri)

REMBANG – Sekitar 2.000 anggota Paguyuban Pengusaha Bahan Bakar Minyak Eceran (PPBE) Kabupaten Rembang, terancam menutup usahanya menyusul terbitnya larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) kepada para pengecer. PT Pertamina (Persero) wilayah pemasaran Jateng-DIY tetap menolak keinginan para pedagang eceran yang menuntut agar diperbolehkan bensin dan solar di SPBU.

 

al itu terungkap saat sekitar 25 perwakilan anggota PPBM Rembang beraudiensi dengan perwakilan Pertamina (Persero) dan DPRD Rembang di Ruang Banggar DPRD, Kamis (2/10). Pada audiensi tersebut, Pertamina menyatakan tidak ada aturan yang membolehkan pedagang eceran BBM beroperasi.

Retail Fuel Marketing Manager Pertamina Region Jateng-DIY Widodo Budi Suprasto mengatakan, sesuai aturan pemerintah, selain konsumen pengguna, memang ada usaha tertentu yang bisa dilayani di SPBU. Antara lain usaha mikro, pertanian, perikanan, dan pelayanan umum. Namun mereka harus mengantongi surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait. Ketentuanini tidak untuk pedagang eceran BBM..

Widodo menjelaskan, Pertamina merupakan pelaku, bukan pengatur penyaluran bahan bakar minyak. Sebab selain Pertamina, PT Aneka Kimia Raya (AKR) dan PT Surya Parna Niaga (SPN) juga menjadi pelaku penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, sempat muncul solusi dalam BPH Migas serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah belum lama ini. 

Terkait kesulitan warga di daerah pelosok yang kesulitan mendapatkan BBM, lanjut dia, sempat menjadi bahasan utama di pertemuan dengan BPH Migas dan Dinas ESDM.  Saat itu muncul saran agar Pemerintah setempat mengajukan secara formal keberadaan pedagang eceran (ke BPH Migas), tetapi sesuai dengan kebutuhan dan ketika sudah ada SPBU di sekitarnya, pedagang eceran wajib tutup.

”Karena kami pelaku, maka kami melaksanakan aturan yang ada. Pedagang eceran BBM, memang tidak boleh dilayani SPBU. Itu pula yang diputuskan saat rapat yang dipimpin oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Semarang dan Solo,” kata Widodo.

Kepala Bidang Migas dan Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rembang Imam Teguh Susatyo mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Gubernur Jateng terkait problem pedagang eceran BBM di kabupaten ini. Surat itu berisi usulan zonasi keberadaan pedagang eceran bahan bakar minyak. 

”Kami sudah layangkan surat ke gubernur dengan tembusan ke Pertamina. Jika diperlukan kami akan memberikan tembusan yang sama ke BPH Migas. Untuk sementara ini surat yang kami kirimkan ke Gubernur memang belum ada jawaban,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang BBM Eceran Rembang Arif Nur Effendi meminta,

agar sembari menunggu tanggapan surat yang dilayangkan Pemkab Rembang kepada gubernur, mereka agar bisa dilayani dulu di SPBU. Jika SPBU kehabisan bensin, itu bukan karena mereka. Namun, pihak Pertamina menolaknya karena untuk mencabut sebuah keputusan, dibutuhkan dasar aturan. 

Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan juga sempat meminta data sisa kuota BBM untuk Rembang

dari pihak Pertamina. Menurutnya, jika memang sisa kuota untuk Rembang, masih banyak, semestinya tidak perlu ada pelarangan. Namun permintaan itu secara tegas ditolak pihak Pertamina. (Ahmad Feri/Sumarni)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →