Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Islam dan Pendidikan Anak Usia Dini



Reporter:    /  @ 04:26:07  /  3 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh: Lina Kushidayati, Dosen STAIN Kudus

 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperuntukkan bagi anak sejak usia 0 s.d 6 tahun. Pendidikan bagi anak perlu ditingkatkan, hal ini berpijak pada pemahaman dasar bahwa anak usia dini menapaki masa golden age (usia/mas keemasan). Bila tidak dioptimalkan pelayanan pendidikan dan pengasuhannya, yang terjadi adalah terhambatnya kualitas generasi masa mendatang. Potensi yang dimiliki anak berupa miliaran neuron (sel syaraf) dalam otak, jika didiamkan, neuron tidak akan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan, 50 persen variabilitas kecerdasan orang dewasa terjadi ketika usia 4 tahun, 30 persen berikutnya ketika berusia 8 tahun, kecerdasan sisanya ketika berusia sekitar 18 tahun. 

 

Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan program kerja nasional (2010-2014) yang dikenal Misi 5 K yakni (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan secara merata di seluruh pelosok Nusantara; (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan dengan kehidupan bermasyarakat, dunia industri, dan dunia usaha; (4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar sosial budaya, ekonomi, geografi, dan (5) meningkatkan kepastian/keterjaminan bagi seluruh warga negara Indonesia mengenyam pendidikan yang bermutu. 

Kelima misi tersebut Kemendikbud bertekad melayani kebutuhan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, baik melalui jalur formal maupun nonformal dengan memegang tata nilai yang amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sebagai upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir s.d usia 6 tahun dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tujuan PAUD sebagai peletak dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik sesuai tingkat perkembangannya (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap, perilaku, dan agama), bahasa dan komunikasi (sesuai keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui anak), dan membantu kesiapan anak memasuki pendidikan dasar. 

Pandangan Islam terhadap Pendidikan Anak

Pandangan Islam terhadap anak belia sangat besar, sebagaimana Nabi SAW dalam hadisnya: tuntutlah ilmu mulai dari usia dini hingga menjelang usia penghabisan. Al-Quran pun memberi pesan optimis bagi penyelenggara negara yang ketakutan karena minimnya dana dan lainnya, sehingga berbuat naif terhadap anak dengan tidak mengalokasikan dana PAUD secara proporsional. Allah menjamin solusi, sebagaimana pesan Al-Isra:31 dan Al-An’am:151; janganlah kamu membunuh anak-anakmu (ditafsiri penulis bila tidak memperhatikan pendidikan anak) karena kemiskinan. Kamilah (Allah) yang akan memberi rizki kepadanya. 

Begitu pula UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Pasal 21 negara dan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak anak. Pasal 23 negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana (berupa sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rutan khusus:penjelasan pasal) dalam penyelenggaraan perlindungan anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut direvisi oleh DPR RI pada Kamis, 25 September 2014 dengan beberapa perubahan substansi karena mengadopsi dinamika dunai anak, yakni partisipasi pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak dengan penyediaan lembaga perlindungan. 

Revisi tersebut tujuan utamanya, pertama, untuk mengoptimalkan lembaga yang ditangani Pemda yang belum optimal karena cakupannya terlalu luas, sebagaimana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kedua, perlindungan anak di dunia pendidikan, anak dan perilaku menyimpang, anak dengan HIV/Aids, korban terorisme, korban pornografi, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang mendapatkan stigma buruk akibat identitas orangtua. Ketiga, anak dari masyarakat minoritas atau terisolasi berhak mendapat sarana dan prasarana untuk menjalankan budayanya. Hal itu termasuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Keempat, larangan bagi orangtua untuk mengaborsi anak di dalam kandungan, kecuali mengikuti tata cara dalam perundangan. Kelima, perubahan hukuman untuk pelaku kejahatan dan kekerasan yang masih memiliki hubungan darah dengan anak. Lama hukuman penjara ditambah sepertiga dari vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. Akan tetapi, masih terdapat celah yang kurang maksimal dengan hasil revisi UU tersebut yakni tidak adanya wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk langsung menyelamatkan anak jika terjadi kekerasan domestik dan rumah tangga. Bahkan, Kepolisian hanya berwenang menindak pidana dengan menahan pelaku kekerasan domestik. Adapun anak korban kekerasan tersebut tidak bisa langsung dibawa ke tempat penampungan yang aman. Anak tetap tinggal bersama keluarganya. Padahal, anak dalam kondisi tersebut membutuhkan pendampingan tenaga ahli yang bisa merawat dan memulihkan dari taruma. 

Anak dan UU HAM

Keberadaan anak dilindungi pula dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Jika anak usia dini tidak mendapatkan perhatian pemerintah, kekhawatiran bahwa generasi mendatang rapuh akan terjadi. Catatan Unesco tahun 2005, angka partisipasi PAUD di Indonesia hanya 20 persen, tahun 2006 meningkat menjadi 25 persen. Data Direktur PAUD Depdiknas, tahun 2007 jumlah anak yang terlayani PAUD baru 48 persen. Persoalan utamanya adalah alokasi dana oleh pemerintah. 

Kepedulian pemerintah sangat berperan penting di samping kiprah masyarakat dalam meningkatkan SDM anak. Memanen SDM yang terdidik membutuhkan waktu lama, tidak sekejap. Persoalannya kini, sejak pemerintah menyosialisasikan Gerakan Pendidikan Anak Usia Dini pada 2011, jumlah lembaga pendidikan anak meningkat pesat, yakni banyaknya pendirian lembaga PAUD di beberapa daerah yang tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan dan kelembagaan. Hal ini sangat berdampak buruk bagi anak didik. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Kemenikbud menerbitkan aturan tentang standarisasi PAUD bahwa PAUD khususnya Taman Kanak-Kanak (TK) terkait pada 3 hal, yakni kualitas dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, fasilitas, dan metode pembelajaran. 

Idealnya standar pendidikan minimal guru bergelar sarjana dan untuk guru pendamping pada kelompok bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) setidaknya berpendidikan SMA atau diploma 1/diploma 2. Mensikapi realitas ini, Kemendikbud merintis berdirinya TK Negeri Pembina secara bertahap. Data Dirjen PAUD Kemendikbud, jumlah PAUD secara nasional hingga September 2014 yang terdaftar sebanyak 178 ribu lembaga yang terdiri atas 76. 457 ribu Taman Kanak-Kanak (TK), 72 ribu Taman Bermain (TB), dan sisanya tempat penitipan anak (TPA). Setiap lima tahun ada tambahan sekitar 5 ribu TK baru yang mayoritas swasta. Anak adalah masa depan bangsa. Allah berpesan pada kita dalam al-Quran “Hendaklah takut pada Allah orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah”. Lemahnya anak karena minimnya sentuhan pendidikan, baik sejak di rumah hingga di lembaga pendidikan usia dini. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →