Loading...
You are here:  Home  >  Seni & Budaya  >  Artikel ini

Dinhut Ambil Alih Pengesahan Kayu Hutan



Reporter:    /  @ 02:23:56  /  1 Oktober 2014

    Print       Email

Kepala Dinas Kehutanan Sutikno Slamet (kiri) menjelaskan aturan baru tentang pengesahan kayu hutan, di ruang rapat pemkab, kemarin. Dalam aturan yang disosialisasikan itu, Dinas Kehutanan mengambilalih pengesahan kayu hutan yang semula dipegang Perhutani. (KORAN MURIA)

BLORA – Pengesahan kayu hasil hutan dan penerbitan Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP), sebelumnya adalah kewenangan dari Perhutani. Namun, kewenangan tersebut sekarang diambil alih Dinas Kehutanan. Namun demikian, untuk membuat LP-KHP harus ada petugas khusus yang ditunjuk dan sudah bersertifikasi.

”Kami punya tiga orang tenaga teknis sebagai pengawas, dan sudah ditunjuk Dinas Kehutanan Jateng. Jadi, secara kelembagaan kami sudah siap,” kata Kepala Dinas Kehutanan Blora Sutikno Slamet, Selasa (30/9).

Guna melakukan sosialisasi terkait dengan aturan baru tersebut, tambah Sutikno, pihaknya mengundang pewakilan dari enam kesatuan pemangkuan hutan (KPH) yang ada di Kabupaten Blora, sejumlah kepala desa dan instansi terkait lainnya di ruang rapat pemkab. Kegiatan tersebut dilakukan, untuk memberikan pemahaman dan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan dalam pengelolaan kayu hutan.

”Kewenangan baru itu merujuk pada Permenhut Nomor P.42/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan negara pada Hutan Produksi. Peraturan itu ditetapkan pada 10 Juni 2014, dan diundangkan 11 Juni 2014. Permenhut mulai berlaku 30 hari sejak diundangkan,” jelas Sutikno.

Dengan adanya aturan baru itu, lanjut Sutikno, maka hutan yang ada di wilayah Blora hasil hutannya harus disahkan Dinas Kehutanan setempat. Sementara, dari enam KPH itu ada 12 tempat penimbunan kayu (TPK). ”Padahal, kita hanya punya tiga tenaga teknis. Jadi, butuh koordinasi yang baik,” ujarnya.

Pelaksana tugas (plt) Sekda Blora itu menambahkan, tidak menutup kemungkinan, ada pihak lain yang bisa menjadi penerbit dokumen kayu. Misalnya, kepala desa yang di wilayahnya mempunyai lahan hutan. Hanya saja, dokumen yang disahkan kepala desa tersebut khusus kayu dari hutan rakyat. 

”Saat ini, dari 295 desa/kelurahan di Blora, baru 85 kepala desa yang punya sertifikat sebagai pengesah dokumen kayu dari hutan rakyat. Sedang yang lainnya masih dalam proses. Nanti, semua kepala desa yang di wilayahnya ada hutan rakyat harus punya sertifikat tersebut,” terangnya. (Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →