Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Program KB Kian Senja



Reporter:    /  @ 02:10:29  /  1 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh: BAGUS SANDI TRATAMA, S.Sos

PNS di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kudus

Keluarga Berencana (KB), sebuah program yang cukup ambisius pada zaman Orde Baru tampaknya pada hari ini sedang menapaki masa senjanya. Bagaimana tidak, program KB dahulu pada periode tahun 70 hingga 80-an gaungnya berkibar dari tengah kota hingga pelosok desa. Sekarang tampaknya KB pelan-pelan sudah mulai dilupakan masyarakat.

 

Menyimak berita pada Suara Merdeka terbitan hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2014 yang berjudul “Pertumbuhan Penduduk Tak Terkendali” cukup menyentak kita semua. Dalam berita tersebut dikabarkan, sejumlah indikator keberhasilan program KB khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah meleset cukup jauh dari target ideal. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran rata-rata yang idealnya dipatok pada angka 2,1 harus terperosok jauh pada angka 2,6. Yang artinya setiap pasangan usia subur berusia 15 – 49 tahun di Provinsi Jawa Tengah rata-rata mempunyai anak lebih dari dua.

Selain itu, indikator Unmet Need atau jumlah pasangan usia subur yang ingin berk-KB tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi karena terkendala faktor petugas kesehatan yang kurang, akses fasilitas kesehatan di lokasi terpencil atau kontrasepsi tidak cocok mencapai angka 7,6 padahal level Unmet Need ditargetkan hanya mencapai level angka 6.

Kegagalan pencapaian sejumlah indikator tersebut, menandakan bahwa program KB saat ini sudah memasuki masa kritis dan perlu penanganan extraordinary dari pemegang tampuk kekuasaan. Masyarakat pun hendaknya menyadari bahwa kegagalan program KB berdampak pada munculnya pertumbuhan penduduk tak terkendali dan akan berakhir pada lahirnya fenomena ledakan penduduk.

Jika pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali ini tidak segera dicari jalan keluarnya secara komprehensif  bukan tidak mungkin 10 atau 20 tahun lagi Indonesia diambang persoalan krisis pangan, krisis energi, krisis pemukiman, hingga melonjaknya biaya subsidi yang mesti ditanggung oleh negara. Selain itu bonus demografi yang digembar-gemborkan akan kita petik hasilnya berupa ungkitan produktivitas dari jumlah masyarakat usia produktif yang melimpah pada periode tahun 2020 sampai 2030 terancam melayang sia-sia. Sebab, pertambahan penduduk tak terkendali berkorelasi pada peningkatkan jumlah masyarakat usia nonproduktif usia 0 sampai 14 tahun. Sehingga produktivitas masyarakat usia produktif tidak bisa sepenuhnya diarahkan untuk investasi namun tersedot untuk menyangga beban masyarakat usia non produktif yang kian melonjak.

Krisis KB Daerah

Penurunan gaung dan efektivitas program KB ini sudah mulai dirasakan sejak era otonomi daerah atau pascareformasi. Di mana salah satunya berawal dari kebijakan desentralisasi urusan KB kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara normatif, harapan dari kebijakan otonomi daerah agar setiap program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat daerah masing-masing memang layak kita apresiasi.

Namun sepertinya pada urusan KB, dampak yang diharapkan dari kebijakan otonomi daerah ini belum menunjukkan hasil yang positif. Urusan KB memang berbeda dengan urusan pembangunan yang lain, keberhasilan program KB tidak bisa diukur dalam jangka pendek bahkan dalam kurun lima tahun sesuai batasan masa jabatan seorang kepala daerah.  Keberhasilan program KB, seperti munculnya bonus demografi baru dapat dirasakan puluhan tahun dari sekarang. Inilah yang menyebabkan program KB tidak se-seksi program pembangunan lain, seperti pembangunan infrastruktur misalnya yang dampaknya relatif lebih cepat dirasakan. Atau program pendidikan dan kesehatan yang selain menyangkut hajat hidup orang banyak juga mempunyai daya pikat tersendiri bagi masyarakat.

Persoalan semakin bertambah dengan realita untuk menjalankan program KB secara menyeluruh dan konsisten dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Padahal, kita tahu cukup banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang APBD-nya compang-camping dengan anggaran dominan tersedot untuk belanja pegawai. Sehingga mau tidak mau banyak pemerintah daerah yang mengesampingkan program KB.

Menyelesaikan seluruh persoalan yang menyelimuti program KB saat ini memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun juga bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Kunci utama adalah adanya political will yang benar-benar kuat dari pemangku kebijakan untuk melaksanakan revitalisasi program KB ini. Wacana pembentukan kementerian kependudukan pada era pemerintahan presiden terpilih besok, semoga saja benar terealisasi dan bukan hanya isapan jempol belaka. Selain itu perlu dirumuskan suatu solusi berupa formulasi sinergisitas pelaksanaan program KB dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah kabupaten/ kota. Sebab, diakui atau tidak otonomi daerah yang diberlakukan pasca reformasi menjadi salah satu tantangan berat pelaksanaan program KB. 

Tidak kalah penting, keberhasilan program KB juga perlu dukungan dan sinergi dari bidang kerja lain seperti bidang pelayanan kesehatan hingga bidang pendidikan. Mengapa pendidikan ikut terlibat, sebab untuk menyuntikkan pemahaman dan merubah mindset masyarakat secara jangka panjang dan berkelanjutan hanya dapat ditempuh dengan pendidikan. Untuk mengenalkan sekaligus menanamkan konsep KB sebagai gaya hidup dalam bermasyarakat perlu dipertimbangkan mensinergikannya dalam materi kurikulum pendidikan dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sehingga sosialisasi tentang urgensi KB sudah dilakukan kepada generasi penerus sejak usia dini dan bukan semata tugas para Penyuluh Keluarga Berencana yang semakin punah nir regenerasi seperti saat ini. Semoga. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →