Nama Plt Bupati Dicatut Makelar Proyek

REMBANG – Salah seorang oknum makelar proyek asal Kecamatan Lasem nekat mencatut nama pelaksana tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz, untuk melakukan tindakan dugaan korupsi. Nama Plt bupati diduga digunakan untuk praktik mark up anggaran proyek pengadaan bantuan perangkat komputer dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk 27 sekolah dasar senilai sekitar Rp 1,5 miliar. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik ini diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu, mengaku mendapat rekomendasi dari Plt bupati Rembang. Dengan rekomendasi tersebut, oknum tak bertanggungjawab itu kemudian meminta kepada sejumlah rekanan agar merekayasa atau merubah spesifikasi barang yang dikirim ke sekolah dengan tujuan agar tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendiknas.

Alokasi dana sekitar Rp 1,5 miliar itu dialokasi untuk setiap SD sekitar Rp 54 juta untuk belanja empat unit laptop, proyektor, printer, wifi, speaker aktif ,dan sejumlah perangkat lainnya. Pelaksanaannya memang dilakukan secara swakelola oleh SD yang mendapat bantuan. 

Kementerian hanya merekomendasikan rincian spek perangkat komputer tersebut. Sedangkan berdasarkan permintaan kesepakatan dari oknum makelar itu, ada perubahan spek komputer sehingga barang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan kementrian.  

Salah satu rekanan yang mengajukan proposal pengadaan barang tersebut, Hadi Suhartono mengatakan, persoalan tersebut mencuat sekitar beberapa pekan terakhir setelah adanya puluhan kepala sekolah penerima bantuan yang menuntut barang dikembalikan, karena tidak sesuai dengan ketentuan. 

’Namun, puluhan kepala sekolah yang memprotes perangkat komputer itu tak berani protes. karena sang oknum mengatasnamakan Plt bupati,” kata Hadi Suhartono, Senin (29/9), kemarin

Menurut dia, oknum tersebut memberitahukan kepala sekolah bahwa pengadaan itu atas perintah dari Plt bupati. Sehingga membuat kepala sekolah takut mengajukan protes, apalagi menuntut pengembalian barang. 

”Awalnya saya bersama dua orang rekanan lain ditunjuk untuk menyediakan perangkat keras. Namun proses pengajuan saya dibatalkan oleh seorang oknum yang mengaku suruhan Plt bupati, dengan alasan dirinya tidak sanggup menyediakan barang tepat waktu, yakni sebelum tanggal Minggu (7/9) lalu. Saat itu kami pun digantikan oleh rekanan yang ditunjuk oleh oknum tersebut,” ujar Hadi.

Padahal lanjut Hadi Suhartono, batas waktu penyediaan barang sesuai aturan dari kementerian, tanggal 7 September. Menurutnya CV memang sudah harus ada laporan ke Jakarta. “Kami sebenarnya sanggup menyediakan barang pada tanggal 7 september. Karena hari itu memang hari terakhir laporan, namun kami justru dianggap tidak dapat menyanggupi,”terangnya.

Ia menambahkan, atas kejadian tersebut, seorang oknum yang mengaku suruhan Plt bupati itu justru mengajukan rekanan lain dari salah satu toko komputer. Namun barang dari rekanan tersebut baru datang pada Selasa (11/9) lalu. Menurutnya spesifikasi pre-order rekanan pengganti itu justru sama persis dengan proposal yang ia ajukan. 

Saat dikonfimasi, Plt Bupati Abdul Hafidz membantah telah memberikan rekomendasi atau perintah kepada siapapun untuk proyek pengadaan barang dari Kemendiknas tersebut. Bahkan dirinya mengaku siap melaporkan oknum tersebut kepada aparat penegak hukum. 

”Kalau memang benar ada yang mencatut nama saya, saya akan siap melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib,” tandas Abdul Hafidz.

Sementara itu, menyikapi keluhan dari puluhan kepala sekolah penerima bantuan, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Rembang Nur Efendi menyatakan, segera memanggil seluruh kepala sekolah dan rekanan untuk mengklarifikasi adanya dugaan penyimpangan tersebut. Pihaknya berjanji akan melakukan klarifikasi kebenaran informasi tersebut. (Ahmad Feri/Sumarni)