KPU Blora Tunggu Draf UU Pilkada

BLORA – Secara kelembagaan, KPU Blora telah menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun depan. Sehingga, saat ini, praktis KPU Blora memilih diam diri dan menunggu draf dari Undang-Undangn (UU) Pilkada yang baru saja disahkan DPR RI tersebut.

Ketua KPU Blora Arifin mengatakan yang bisa dilakukan pihaknya saat ini adalah, menunggu tindak lanjut dari aturan main baru pilkada 2015 mendatang. Untuk saat ini, KPU sudah menghentikan seluruh tahapan persiapan pilkada yang telah dilakukan. 

”Di Blora, tahun depan memang akan diselenggarakan pilkada. Persiapannya juga sudah mulai dilaksanakan, termasuk merencanakan anggarannya,” kata Arifin, kemarin.

Arifin menambahkan, dengan terbitnya UU Pilkada baru tersebut, jajaran KPU Blora harus mengubah strategi dalam menghadapi pilkada 2015 mendatang. Karena, pelaksanaan pilkada yang baru akan dilakukan DPRD. ”Kami akan tunggu seperti apa pelaksanaan UU baru itu di lapangan,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Arifin yang telah tiga kali menjadi penyelenggara pemilu itu menjelaskan, KPU Blora akan tetap bekerja secara profesional menyangkut pilkada 2015 mendatang. Baik nantinya KPU masih memiliki peranan dalam pilkada atau tidak, pihaknya tetap siap bila nanti dilibatkan dalam tahapan Pilkada Blora 2015.

”Secara prinsip, kami siap saja menggelar pilkada tahun depan, karena tahapannya sudah dilakukan. Tapi sekali lagi, mekanisme sudah berubah dan pilkada sekarang diberikan ke DPRD,” terang Arifin. 

Menurut Arifin, pelaksanaan pilkada yang memberikan mandat pada DPRD untuk memilih calon kepala daerah memang tidak seribet jika dilakukan secara langsung. Karena itu, semua persiapan juga akan berubah. Hanya saja, yang terjadi sekarang ini adalah terjadinya kemunduran demokrasi langsung yang sudah dibangun. 

”Kita laksanakan saja nanti regulasinya. Karena, kita bekerja berdasarkan regulasi,” tegasnya.

Diketahui, Jumat (26/9) kemarin DPR RI menetapkan UU Pilkada yang baru. Dalam aturan tersebut disebutkan, jika pilkada dikembalikan lagi kepada DPRD. 

Sementara itu, KPU Blora di dalam menyiapkan tahapan pilkada tahun depan telah menganggarkan dana sekitar Rp 27 miliar. Dana tersebut dialokasikan, untuk persiapan dan pembentukan penyelenggara pilkada. Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi uang kehormatan atau honor jajaran KPU di tingkat kecamatan (PPK), dan juga pengadaan logistik. (Aries Budi)