Serikat Pekerja Harus Konsisten

KUDUS – Dalam menentukan besaran upah minimum kabupaten (UMK), seluruh pihak yang terkait, harusnya tetap konsisten dengan apa yang diperjuangkannya masing-masing. Termasuk dengan serikat pekerja yang ada.

Koordinator Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, pihaknya mendukung usulan UMK 2015 sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk buruh lajang. 

”Tinggal bagaimana perwakilan serikat pekerja yang memiliki kapasitas berunding dengan pihak Apindo, mampu konsisten untuk mewujudkannya. Jangan sampai menjadi antiklimaks. Bagaimana supaya upaya kompromi itu tidak merugikan pihak buruh,” terangnya, kemarin (28/9).

Usulan UMK 2015 yang diajukan perwakilan pekerja sebesar Rp 1,5 juta, yang juga di atas nominal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survei, terkesan tidak rasional dan non-akademis. ”Namun, usulan Rp 1,5 juta menjadi upah yang rasional diberikan kepada buruh, dengan mendasarkan kebutuhan hidup layak dengan ukuran lajang,” katanya.

Metode survei untuk menentukan UMK, menurut Mamik, masih dinilai sebagai cara yang paling tepat. Jika demikian, maka nominal KHL bergantung pada sejauhmana jumlah komponen dan kualitas barang yang disurvei. 

KSBSI Kudus menilai hasil survei yang dilakukan oleh Tripartit 2014 di sejumlah pasar tradisional, tergolong rendah. Nominal riil KHL sebesar Rp 1.225.900, yang kemudiaan dianggap sebagai biaya hidup buruh dalam satu  bulan, menjadi sulit diterima. ”Sebab, riil berdasarkan survei dengan rill dalam keseharian buruh, terjadi ketidaksesuaian,” jelasnya.

Mamik menduga rendahnya nominal KHL terjadi, disebabkan komponen dan kualitas barang yang disurvei tidak umum dipergunakan buruh. Berdasarkan kebiasaan, justru penentuan jenis serta kualitas barang seringkali disepakati secara sepihak oleh tim survei sendiri. Yakni perwakilan SPSI dan Apindo. ”Dengan kata lain, bukan berdasarkan polling dan wawancara dengan buruh secara langsung,” ujarnya.

KSBSI Kudus berharap, kemampuan usaha kecil atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tidak dijadikan dalih untuk merendahkan nominal UMK itu sendiri. ”Selain hanya alasan klasik, jarang sekali daya beli buruh dan kesejahteraan buruh sebagai dampak ”upah layak”, dijadikan indikator penggerak ekonomi makro,” paparnya. 

Mamik menilai bahwa sudah seharusnya, politik upah murah segera dihentikan. Tidak seharusnya pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menekan upah buruh. Peningkatan upah buruh seharusnya dijadikan momentum dalam meningkatkan produktifitas kerja buruh. ”Produktivitas buruh akan menguntungkan pengusaha,” katanya.

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan tingginya upah buruh tidak menyebabkan rendahnya investasi. Upah layak menjadikan buruh sejahtera dan meningkatkan daya beli buruh. Faktanya, cost untuk upah buruh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pengusaha lainnya.

”Untuk daerah industri yang banyak merekrut tenaga kerja, upah layak dan berkeadilan secara kausalitas, akan berdampak positif bagi produk UMKM.  Dengan kata lain, pergerakan usaha UMKM akan mengikuti tren kenaikan upah buruh. Termasuk menaikkan harga jual produk yang dihasilkan,” terangnya.

Di samping itu, ditambahkan Mamik, ada mekanisme penangguhan upah bagi pengusaha yang tidak memiliki kemampuan membayar UMK. Kenyataan yang tidak adil sering terjadi, manakala upah UMK diberikan kepada semua buruh tanpa memandang profesionalisme kerja, kapasitas, dan masa kerja. ”Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh semua pihak saat ini. Sudah saatnya menyejahterakan pekerja,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Kudus, belum menyepakati nilai KHL yang ditetapkan sebesar Rp 1.225.900. ”Hingga kini, kami secara tegas belum menyepakati nilai KHL Kudus, meskipun sudah ada penghitungan dengan menyesuaikan tingkat inflasi. Menjadi Rp 1.225.900 dari nilai KHL bulan September 2014 sebesar Rp 1.184.770,” kata Ketua SPSI Kudus Wiyono, sebagimana dilansir Antara belum lama ini.

Alasan belum bersedia menyetujui nilai KHL pada rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kudus, kata dia, karena surveinya dinilai tidak sesuai prosedur yang berlaku. Di antaranya, terkait dengan survei biaya kos yang seharusnya disurvei selama 11 bulan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, biaya kos yang dijadikan patokan per bulan juga sangat rendah, karena hanya Rp 150.000. ”Hal itu tentunya tidak riil, karena kenyataan di lapangan biaya kos lebih dari angka tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, survei biaya kos akan dilakukan pada awal tahun dan akhir tahun karena biasanya kenaikan biaya kos terjadi pada pertengahan semester. Kenyataan di lapangan, katanya, tidak demikian sehingga dianggap belum memenuhi keadilan bagi pekerja. Karena proses survei KHL dinilai tidak prosedural dan tidak normatif, katanya, SPSI tidak ikut menandatangani kesepakatan nilai KHL tersebut. (Merie)