Bentor di Kabupaten Blora Dilarang Beroperasi

Seorang pengemudi bentor sedang menunggu calon penumpang, bersama dengan pengemudi becak tradisional lainnya. Keberadaan bentor di Cepu dari waktu ke waktu terus bertambah, dan butuh adanya upaya sosialisasi mengenai moda transportasi yang aman.

BLORA – Keberadaan becak motor (bentor) di Kabupaten Blora bak jamur di musim penghujan. Jumlahnya terus bertambah, sesuai dengan permintaan pasar. Padahal, moda transportasi tersebut dilarang dioperasionalkan. Sebab, selain tidak menjamin keamanan pengendara dan penumpangnya, juga merupakan pelanggaran mengubah spesifikasi kendaraan.

Di Kecamatan Cepu, yang merupakan wilayah yang paling ramai di Blora mencatat, ada ratusan bentor yang beroperasi di jalan raya. Data dari Unit Lantas Polsek Cepu menyebutkan, ada 214 unit bentor yang lalu lalang di jalan Kecamatan Cepu. Padahal, pada tahun lalu jumlahnya hanya 12 unit saja.

Kasatlantas Polres Blora AKP Eko Pujiyono melalui Kanit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Iptu Sri Retno Yogo mengatakan setiap hari, pihaknya terus melakukan penertiban terhadap bentor. Selain dirazia, para pengendara yang juga pemilik bentor dilakukan pembinaan. Sehingga, pemilik bentor bersedia mengembalikan ke bentuk aslinya.

”Kami terus melakukan pembinaan kepada para pemilik bentor di Cepu, karena jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Pembinaan tersebut dikhususnya, menyadarkan para pemilik bentor, bahwa kendaraan tersebut tidak layak dioperasionalkan di jalan, karena membahayakan,” kata Iptu Sri Retno, kemarin.

Sri Retno menambahkan, spesifikasi bentor yang beroperasi selama ini belum sesuai dengan standar perakitan. Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melegalkan operasional bentor. ”Kami hanya memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas yang berlaku, berkaitan dengan kendaraan,” ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perhubungan Kecamatan Cepu Agus Sungkowo menambahkan, keberadaan bentor di wilayah Cepu memang perlu dilakukan pengawasan. Sebab, selain jumlahnya yang terus bertambah, keberadaan bentor juga kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

”Perlu ada pengawasan pada bentor, sehingga memberikan kenyamanan pada pengendara jalan lainnya. Selain itu juga, guna meminimalisir kecelakaan,” jelas Agus.

Terpisah, Kepala Seksi Alat Transportasi Eektronika dan Aneka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Blora Daeng H Meikarini menyatakan, rekayasa kendaraan bermesin sudah diatur di dalam Undang-Udang Perakitan. Di salah satu pasalnya, menyebut adanya moda transportasi bentor. 

”Selama ini, bentor yang beroperasi menggabungkan antara sepeda motor dan becak. Atau juga kerap ditemui, becak menggunakan sejenis alat penggerak roda. Hal itu jelas tidak sesuai dengan standar,” terang Rini, sapaan akrabnya.

Sementara itu, para pemilik bentor di Cepu meminta ada kejelasan legalitas mengenai pengoperasian moda transportasi tersebut di jalan. Salah satu pemilik bentor, Taufik (67), warga Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupate Bojonegoro yang mencari nafkah di Cepu sebagai penarik Bentor berharap, ada perhatian dari pemerintah terhadap keberadaan bentor. 

”Kami hanya pekerja kecil, yang mencoba hidup dengan menarik bentor. Kalau kami dipaksa berhenti tidak mungkin, karena kebutuhan hidup semakin meningkat,” ucap Taufik. (Aries Budi)