Warga Kemiri Keluhkan Ulah Ketua BPD

GROBOGAN – Warga Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, mengeluhkan ulah oknum Ketua  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ashari. Pasalnya, ketua BPD tersebut sering melakukan tindakan yang di anggap tidak mencerminkan sebagai ketua lembaga desa. Salah satunya terkait pungutan liar (pungli) terhadap rekanan pembangunan jalan desa.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Kemiri yang enggan disebutkan namanya mengatakan, perilaku ketua BPD yang dinilai arogan tersebut menjadi perbincangan warga. Antara lain terkait adanya dugaan praktik pungutan liar terhadap rekanan pembangunan pelebaran jalan Desa Kemiri yang didanai APBD Kabupaten Grobogan.
Menurut dia, jabatan ketua BPD kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk masyarakat.”Seharusnya sebagai ketua BPD merupakan amanah yang dia emban, dan melaksanakannya dengan baik dan bertanggungjawab. Bukan melanggar etika dan peraturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kemiri Sukirman tidak dapat memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan ketua BPD tersebut.
Pasca-penetapan Undang-Undang Desa Nomor 6/2014, kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Yakni menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa.
Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, serta tokoh masyarakat. Jumlah peserta tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. (NUROKHIM / SUMARNI)