Dewan Didesak Laporkan Kekayaan

PATI – Kalangan DPRD Pati yang baru dilantik beberapa waktu lalu, didesak untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen dewan, dalam pemberantasan korupsi.
Ketua LBH Nasional Masykuri menyatakan, legislator masuk dalam kategori penyelenggara negara. Sehingga diwajibkan mengirimkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada pihak terkait.
Hal itu menurut dia, sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Kemudian, keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.
”Laporan harta kekayaan itu, hendaknya dilaporkan selambat-lambatnya dua bulan setelah dilantik. Jenis form LHKPN terdiri dari dua jenis, model A bagi pihak yang belum pernah melakukan pelaporan ke KPK. Sedangkan bagi anggota dewan yang terpilih kembali atau sempat menjadi pejabat, maka diharuskan mengisi form jenis B,” katanya, Jumat (29/8).

 

Dalam waktu dekat pihaknya akan mengirim surat kepada masing-masing fraksi, guna mendorong kepatuhan anggota DPRD dalam menyampaikan LHKPN ke KPK. Ini dilakukan, agar jumlah anggota dewan yang terlibat korupsi tidak lagi bertambah.
Karena berdasar data Kemendagri, sejak delapan tahun terakhir, jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang terseret kasus hukum cukup banyak, mencapai 2.545 orang. Dari  jumlah tersebut, terdapat 1.050 orang teridentifikasi kasus korupsi.
Dalam sambutan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang dibacakan Bupati Pati Haryanto, dalam pelantikan DPRD Pati Rabu (27/8) juga menyentil masalah ini. Dalam sambutan itu, Ganjar menyebut lembaga yang berpotensi dengan tindakan korupsi salah satunya adalah lembaga legeslatif.
Bahkan ia juga menyebut, jika DPR/DPRD menempati urutan ke tiga sebagai institusi terkorup.
Anggota DPRD Pati Rusydi Ahmadi menyatakan, pernyataan gubernur tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama. Karena tidak tepat jika wakil rakyat melakukan tindakan korupsi. (SYAMSUL FALAK / ALI MUNTOHA)