Cendekiawan di Tengah Heboh Pilpres

Oleh: Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah

 

Heboh politik dalam pemilihan presiden (pilpres) kali ini memang tidak bisa dilepaskan dari gerak kaum cendekiawan.  Mereka ramai-ramai menjadi tim sukses atau pemenangan calon presiden, melakukan survei, hitung cepat, menggiring opini publik, bahkan sampai melakukan kampanye hitam. Ada gejala integritas dan moralitas kaum cendekiawan sudah tergadaikan. Kaum cendekiawan sudah banyak yang berlabuh dalam pusaran politik kekuasaan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan.
Padahal seharusnya cendekiawan adalah orang yang memiliki ciri-ciri bermoral tinggi (termasuk di dalamnya orang yang bergelar akademik), beriman, berilmu, ahli/pakar, memiliki kepekaan sosial, peduli terhadap lingkungan, hati-hati penuh pertimbangan, jujur, rendah hati, adil, dan bijaksana.  Mengacu pada pendapat Julien Benda, cendekiawan sejati merupakan “semua orang yang kegiatannya pada intinya bukanlah mengejar tujuan praktis, tetapi yang mencari kegembiraan dalam mengolah seni atau ilmu atau renungan metafisik. Mereka menolak gairah politik dan komersialisasi.
Bung Hatta menggambarkan fungsi dan peran cendikiawan yaitu sebagai kaum intelektual yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Apakah ia duduk di dalam pimpinan negara dan masyarakat atau tidak, ia tidak akan terlepas dari tanggung jawab itu. Sekalipun berdiri di luar pimpinan, sebagai rakyat ia harus menegur dan menentang perbuatan yang salah, dengan menunjukkan perbaikan menurut keyakinannya.
Cendekiawan dituntut menjadi agen perubahan dan pengontrol kebijakan pemerintah agar selalu berpihak pada rakyat kecil dan menjadi moral oracle (orang bijaksana penjaga moral) sekaligus menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan prinsip-prinsip moral. Kaum cendikiawan mengambil jarak dengan proses-proses politik, bukan sebaliknya menggunakan kemampuan intelektualnya untuk mendukung kubu politik tertentu. Cendekiawan memainkan peranannya secara profesional, bebas dari keberpihakan kepentingan individual dan kelompok. Satu-satunya keberpihakan cendekiawan adalah kepada nilai-nilai keadilan, keobyektifan/ keapa-adaan, konsistensi, kesistematikan, kearifan, dan nilai-nilai normatif keilmuan lainnya yang bebas dari interes-interesan.

 

Sedangkan Edward W Said menunjukkan bahwa secara ideal cendekiawan mewakili emansipasi dan pencerahan. Peran cendekiawan senantiasa terikat pada dan harus tetap jadi bagian organik dari pengalaman masyarakat, dan menolak bekerja sama dengan kekuatan yang menjadi biang penderitaan rakyat. Dosa paling besar cendekiawan adalah apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan tetapi menghindari mengatakannya.
Hari-hari ini, harus diakui, banyak dari para pemikir yang justru ragu akan kekritisan dan kepedulian para intelektual atau cendekiawan ketika mereka menduduki suatu jabatan di pemerintah. Di situ kemungkinan besar kaum cendekiawan kehilangan semangat dan karakternya yang khusus, yaitu sebagai orang-orang yang bertanya dan kritis. Terlihat kecenderungan di mana peran para cendikiawan itu berubah menjadi pelaksana-pelaksana tertentu dari sebuah mesin politik yang besar . Di sana dia bisa berperan menjadi seorang teknokrat , birokrat, atau profesional .

Ada pula kemungkinan mereka melakukan kompromi politik terhadap suatau kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat ramai, sehingga ruang gerak untuk melakukan wacana intelektual menjadi sempit dan terbatas. Padahal wacana semacam itu bisa mengikutsertakan keseluruhan masyarakat serta menjadi sarana bagi pendidikan politik mereka . Kehadiran kaum cendekiawan dalam ranah politik kecil kemungkinannya dapat menggulirkan ide-ide perubahan. Sebaliknya, hal ini akan membuatnya tenggelam, sekadar menjadi kaki tangan kekuasaan politik alias budak-budak kekuasaan (servants of power).
Itulah salah satu alasan dari Soedjatmoko ketika mengatakan bahwa bagaimanapun para cendekiawan harus tetap berada di luar kekuasaan. Hal ini karena mereka diharapkan tidak terkooptasi ke dalam ranah kekuasaan sehingga menjauhkan mereka dari membela rakyat menjadi membela partai politik tertentu. Tak bisa terhindarkan mereka akan melegitimasi kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun kebijakan tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat umum.
Padahal jika posisi mereka bebas atau di luar sistem atau pemerintah, seorang cendekiawan memiliki kekuatan (daya tawar) untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Posisi seorang cendekiawan adalah di atas menara yang paling tinggi yang tak boleh terjangkau oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Artinya, bahwa siapapun tidak boleh memengaruhi apalagi membeli pemikiran seorang cendekiawan dalam menyampaikan kebenaran.
Dua Masalah Mendasar
Ketika berbicara tentang apa problema intelektual yang dihadapi kaum cendekiawan saat ini, maka setidaknya dapat ditemukan dua masalah mendasar, baik disadari atau tidak. Pertama, adalah problema keterasingan (kegelisahan) intelektual yang bersumber dari problema epistemologi, dari setiap kerangka pemikiran yang dipakai sebagai pendekatan untuk memahami berbagai fenomena eksistensial, baik manusia (jati diri), dan masyarakatnya (kultur), maupun alam semesta (natur).
Kedua, problema moral-sosial, masalah yang menyangkut dimensi moralitas, dan etik cendekiawan itu sendiri, bagaimana mengaktualisasi tanggung jawab, komitmen dan pemahaman moralitas-etik dirinya dalam konteks kehidupan riil masyarakatnya, baik dalam konteks politik, ekonomi maupun kebudayaan.
Menghadapi kedua problema intelektual cendekiawan tersebut, dibutuhkan jawaban yang satu sama lain konteksnya berbeda. Jawaban atas problema epistemologi adalah bagaimana cendekiawan mampu menciptakan kebebasan dalam dirinya, melalui kreativitas berpikir dan pemikiran-pemikiran produktif sehingga ia dapat terbebaskan dari belenggu sejarah pemikiran. Kegenitan dan kegelisahan intelektual lebih baik disalurkan pada pemikiran alternatif, betapapun tidak ada gunanya secara politis.
Sedangkan jawaban atas problema moral-sosial cendekiawan adalah bagaimana mereka mampu membebaskan diri dari pengaruh tangan-tangan kekuasaan-birokratik-teknokratik. Dengan asumsi bahwa cendekiawan bekerja secara jujur dan untuk kepentingan masyara kat banyak, maka kehadiran mereka sangat diperlukan. (*)

Satu gagasan untuk “Cendekiawan di Tengah Heboh Pilpres

Komentar ditutup.