PNS di lingkup Pemprov Jateng yang Bandel Akan Kena Sanksi

KOTA SEMARANG – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov Jateng yang nekat membolos pada hari pertama kerja, setelah libur Lebaran 2014 akan dikenai sanksi. Pemerintah akan menggelar sidak di seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) pada hari pertama kerja, Senin (4/8).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Jateng Sri Puryono menyatakan, PNS tak boleh izin, kecuali yang lagi sakit dan tengah berduka. ”Tanggal 4 Agustus masuk tepat pukul 07.00 WIB. Kalau tidak mendesak sekali seperti sakit atau kesripahan, tidak usah bolos. Kami akan melakukan pemeriksaan atau sidak di seluruh SKPD,” kata Sri Puryono.

Pihaknya akan menerjunkan petugas khusus untuk melakukan sidak. Pemeriksaan itu untuk memastikan, pelayanan dan tugas serta tanggungjawab sebagai PNS tak terabaikan. Bagi PNS yang tidak menaati aturan tersebut, kata dia, akan dikenai sanksi indisipliner. Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Ditambahkan, selama Lebaran seluruh pegawai diminta lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan. Selain itu juga berhati-hati saat berkendara. Apalagi arus mudik dan balik tahun ini diperkirakan lebih padat dari tahun sebelumnya.

Dia mengingatkan agar para PNS mengontrol pengeluaran selama Lebaran. Jangan sampai gaji yang diterima habis hanya untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

”Lebaran kali ini pemudik lebih padat. Kalau perlu tidak usah keluar, silaturahmi di rumah saja. Sambil itu juga ngirit juga. Nanti setelah Lebaran pegawai juga terima gaji lagi. Jangan sampai minus,” terangnya.

Sri Puryono juga kembali mengingatkan kepada PNS dan penyelenggara negara utuk tidak menerima apalagi meminta gratifikasi dalam bentuk apapun. Menurut dia, larangan tersebut disampaikan melalui SE No 356/ 007633/2014 tentang Larangan Permintaan dan Penerimaan Gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

”Jika PNS dan penyelenggara negara terpaksa menerima gratifikasi, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja, sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” tukasnya. (Ali Muntoha)