Menghukum Mati Koruptor?

Oleh : Oleh Chairul Abrar

Peminat kajian politik dan pemerintahan; Pengajar di Sekolah Unggulan MA Salafiyah Kajen, Pati.

 

 

 

Hasil jajak pendapat Indonesia Survey Center (ISC) tahun ini cukup mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, publik menghendaki sanksi hukuman mati bagi para koruptor. Survei yang melibatkan 1.600 responden dari 33 provinsi ini menyebutkan, hukuman mati dipilih masyarakat sebagai cara paling efektif untuk menghukum koruptor di negeri ini.

 

Bertajuk ”Capres dan Parpol yang Memiliki Kompetensi dalam Memberantas Korupsi”, survei mengambil sampel dari seluruh populasi calon pemilih dalam Pemilu 2014. Dengan teknik wawancara kuesioner, sebanyak 26 persen responden percaya, pencegahan korupsi harus dimulai dari partai politik. Dan 72,9 persen responden haqulyakin, pemberantasan korupsi harus jadi agenda pokok capres 2014.

Selain sanksi hukuman mati, 24,6 persen responden menghendaki koruptor dipenjara seumur hidup. Sisanya, sebanyak 11,3 persen responden, memilih agar terpidana korupsi dimiskinkan. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, margin of error sekitar 2,4 persen, hasil survei ini tak bisa dipandang sepele. Fakta tersebut sedikitnya menjadi peringatan bagi para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, dan tentu saja partai politik yang berlaga pada Pemilu 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita patut mengapresiasi kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan dukungan masyarakat, termasuk Kepolisian, KPK telah berhasil menyeret sejumlah koruptor kakap ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebuah langkah maju yang mustahil terwujud sebelum lembaga antikorupsi ini dibentuk.

Namun demikian, amat disayangkan, hukuman terhadap terpidana korupsi dirasakan masih ringan. Sejak berlakunya UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, tak banyak koruptor yang dijatuhi vonis berat. Dari ribuan terpidana korupsi di Indonesia, sejauh ini baru sembilan koruptor yang divonis maksimal. Lima di antaranya divonis seumur hidup, dan sisanya dihukum 20 tahun penjara.

Di luar sembilan terpidana tersebut, sebagian besar koruptor lainnya hanya dihukum tiga tahun, empat tahun, atau lima tahun penjara. Sebagai tindak kejahatan luar biasa, yang berdampak sangat masif dan merugikan banyak pihak, sanksi yang selama ini dijatuhkan dirasakan belum memberikan efek jera.

 

Efek Jera

Sebagai tindak kejahatan kategori luar biasa, aparat penegak hukum seharusnya melakukan langkah-langkah yang juga luar biasa. Selain memastikan KPK bebas dari intervensi politik, hukuman yang menimbulkan efek jera hendaknya menjadi kata kunci dalam memberantas korupsi. Tanpa adanya efek jera, mustahil hukum bisa ditegakkan, mustahil pula korupsi bisa diberantas.

Karena itu, selain vonis penjara maksimal dan dimiskinkan, hukuman mati bagi terpidana korupsi perlu dipertimbangkan penerapannya. Kendati masih diwarnai pro dan kontra, harus diingat bahwa perangkat yuridis untuk memvonis mati koruptor sudah tersedia, yakni UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. UU tersebut bahkan sudah ada sebelum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai contoh, guna memberantas korupsi di negeri ini, kita perlu belajar dari pengalaman Tiongkok memberantas korupsi. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Zu Rongji, 1997-2002, Tiongkok konsisten mengawal pembangunan ekonomi. Salah satunya dengan mempersempit ruang bagi penyalahgunaan wewenang di tubuh birokrasi alias korupsi.

Di era Zu Rongji, para perusak sendi-sendi ekonomi negara (koruptor) dihukum mati, bahkan ada yang ditembak langsung. Pelanggar hukum dan penjahat ekonomi juga dihukum berat. Dengan secara konsisten menerapkan kebijakan tersebut, tak ragu lagi pemerintah China berhasil membuat jera koruptor, dan secara signifikan menekan kejahatan korupsi.

Keseriusan memberantas korupsi juga dilontarkan pendahulunya, Deng Xiaoping. Tiga tahun sejak penanganan modernisasi ekonomi China, pada 10 April 1982, Deng mengkritik penanganan yang lembek bagi koruptor, yang disebutnya sebagai penjahat ekonomi dan politik. Bagi Deng, mentalitas ragu dalam mengambil tindakan tidak bakal bisa mensukseskan reformasi birokrasi.

Kendati hukuman mati belum menghentikan korupsi sama sekali, namun bukan berarti langkah itu gagal menggebuk koruptor dan membuat mereka jera. Sekurang-kurangnya, keberhasilan itu tampak dari menciutnya nyali koruptor, selain terciptanya tradisi birokrasi yang kian profesional dan akuntabel. Jika dibandingkan, kondisi tersebut jelas berbeda dengan sebelum vonis mati diterapkan.

Jika vonis mati dinilai tak menjamin timbulnya efek jera, bagaimana dengan vonis konvensional seperti denda atau penjara? Hemat penulis, langkah tegas dan nyata demi melumpuhkan nyali koruptor amat mendesak saat ini. Hukuman mati tampaknya penting dipertimbangkan untuk segera diberlakukan bagi koruptor terpidana mati.

Tak ada salahnya meniru pengalaman Tiongkok dalam memberantas korupsi. Jika aparat penegak hukum serius memberantas korupsi, yang sudah demikian akut, sekaranglah saatnya membuat jera koruptor. Vonis mati bagi terpidana mati korupsi diperlukan demi keselamatan bangsa dan negara. 

Guna menekan habis peluang korupsi, perangkat yuridis saja tidaklah cukup. Selain ketegasan dan dukungan penuh pemerintah, diperlukan konsistensi sistemik. Ketegasan dan keberanian yuridis penegak hukum juga amat diperlukan, termasuk dalam menafsir secara progresif UU Tipikor. 

Di atas itu semua, pilihan ada di tangan publik, bisakah hasil Pilpres 2014 menjadi momentum bagi penegakan hukum yang lebih tegas? (*)