Pemkab Blora Akan Wujudkan Kota Ramah Difabel

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berencana mewujudkan sejumlah program yang bisa menjadikan Blora sebagai kota ramah difabel. Sehingga, tidak ada kesan pemkab meminggirkan kaum difabel di wilayahnya sendiri. Hal itu terungkap dalam workshop ”Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan”, di ruang serba guna kantor Bappeda, baru-baru ini.

Wakil Bupati Abu Nafi mengatakan penanggulangan kemiskinan di Blora, menjadi tugas penting yang harus diselesaikan. Selain itu, untuk menentukan warga itu masuk kategori miskin atau tidak, ada kriteria tersendiri yang menjadi rujukan. 

”Saya berharap, ada terobosan-terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga harus berpihak pada kaum difabel. Baik itu pembangunan gedung, jalan, dan juga ruang publik lainnya,” kata wabup dikutip dari situs resmi pemkab.

Kepala Bappeda Sam Gautama menambahkan, kemiskinan terjadi dikarenakan ketidaktahuan warga untuk mengakses layanan jasa. Sehingga, tim penanggulangan kemiskinan yang sudah dibentuk, bisa lebih berpihak kepada warga yang kesulitan layanan jasa. 

”Selama ini, yang terjadi di antara SKPD adalah belum ada sinkronisasi. Seolah-olah, urusan kemiskinan leading sector-nya adalah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut Sam Gautama menjelaskan, di dalam penanggulangan kemiskinan di Blora, juga memerhatikan kalangan difabel. ”Saat ini, difabel yang sekolah hanya 40,2 persen, difabel yang bekerja sekitar 25,6 persen. Itu saja bekerja pada sektor yang informal,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kabid Kesejahteraan Sosial Disnakertransos Sri Widodo menyatakan, untuk mengurangi kemiskinan dan mengangkat derajat kaum difabel, pemerintah telah menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH). Yakni, program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditunjuk. 

”PKH ini sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. PKH bukan pengganti dari BLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan bisa memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi,” terangnya. (Aries Budi)