SVLK Bisa Jadi Bumerang karena Merugikan Negara

KOTA SEMARANG – Rencana pemerintah yang akan mengizinkan ekspor bahan mentah kayu dalam bentuk gelondongan atau log, belakangan ini terus mendapat penolakan. Terlebih dengan adanya kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), justru kebijakan itu dinilai akan merugikan negara.

Kepala Bagian Analisis Media dan Informasi Pemprov Jateng, Wihayat Mintono mengatakan, berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai akan menekan industri pengolahan kayu di tanah air. Produsen produk kayu ASEAN sangat mungkin akan memanfaatkan SVLK, untuk menembus pasar global.

”Dengan SVLK, Indonesia berada di posisi terdepan untuk produk-produk kehutanan. Sistem tersebut diakui negara-negara konsumen, termasuk Uni Eropa. Sampai saat ini tidak ada negara ASEAN yang memiliki sistem serupa,” katanya saat FGD yang digelar Biro Humas Setda Pemprov Jateng, dikutip jatengprov.go.id.

Hanya saja dengan diberlakukannya MEA, produk dari negara ASEAN bisa bebas mengalir ke tanah air. Indonesia akan dijadikan transit, untuk selanjutnya produk tersebut menembus negara konsumen berbekal SVLK Indonesia. 

”Modusnya, bisa dengan melakukan reinvestasi sebagian pabrik dari negara ASEAN ke Indonesia. Sepintas, hal itu terkesan akan memberi Indonesia banyak keuntungan. Namun kenyataannya, pabrik tersebut hanya mengolah pada proses finishing. Sementara pengolahan dari bahan baku, hingga secondary process tetap dilakukan di negara asal. Jadi, nilai tambah terbesaranya tetap berada di negara asal,” ujarnya.

Dengan ongkos transportasi yang bersaing dari negara asal ke Indonesia, modus tersebut tidak akan membebani produsen produk kayu ASEAN. Sebaliknya, bisa dipastikan industri yang asli Indonesia bakal tergenjet. Sehingga secara tidak langsung SVLK itu akan menjadi bumerang.

Untuk mencegah hal itu, bukan perkara gampang. Prosedur impor kayu bisa saja diperketat. Namun, hal itu juga dikhawatrikan bakal berdampak kepada industri pengolahan kayu nasional. Pasalnya ada beberapa jenis kayu impor yang memang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri.

Di Jateng daerah yang memiliki potensi terhadap industri mebel adalah Jepara. Total nilai bisnis industri mebel di Jepara pada tahun 2006 tercatat Rp 1,3 triliun. Jumlah perusahaan yang terlibat di industri ini mencapai 518 perusahaan.

Sementara jumlah tenaga kerjanya 27.271 orang. Dan, sekitar 60 persen produk meubel Jepara dijual ke pasar mancanegara dan sisanya ke pasar dalam negeri. (Ali Muntoha)