SIPB Kapal Diperketat untuk Mengantisipasi Terjadinya Penyelundupan BBM

PATI – Kesyahbandaran Pelabuhan Juwana memperketat pemberian Surat Izin Pengawasan Bungker (SIPB) kepada kapal nelayan yang akan berlayar. Hal itu, untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ke luar daerah.

Dengan pengawasan ketat ini, agar lebih terkontrol penggunaan BBM bersubsidi oleh pemilik kapal saat berlayar.

Koordinator Syahbandar Pelabuhan Juwana Rohmad Seno Aji mengatakan, diberlakukannya pengawasan SIPB, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ketersediaan BBM bersubsidi di SPBN, dengan jumlah kapal yang akan berlayar. Selain itu, juga berfungsi untuk mengontrol penggunaan BBM bersubsidi di setiap kapal.

”Dengan mengacu dan memperbaharui SIPB, kapal nelayan yang akan berangkat berlayar bisa kami kontrol penggunaan bunkernya. Sebab, tidak jarang terjadinya kasus penggelapan dan penimbunan BBM bersubsidi juga karena kurang maksimalnya kontrol. Sehingga, kami lebih memilih mengantisipasi penyelundupan dan penyalahgunaan bunker dengan SIPB,” jelasnya kepada Koran Muria, Jumat (30/5).

Lebih lanjut Rohmad Seno Aji menuturkan, dengan memantau perizinan penggunaan bunker, juga dapat digunakan untuk menyesuaikan kapasitas kapal, dengan waktu berlayar, serta keselamatan awak kapal selama berlayar. Di sisi lain, dengan pengawasan SIPB, proses pengeluaran surat izin berlayar (SIB) kapal sebelum berlayar juga secara otomatis lebih terkontrol.

”Selain memudahkan dalam mengontrol perizinan kapal sebelum berlayar, pembaharuan SIPB juga menjadi acuan kami ketika tim patroli melakukan operasi di laut lepas. Tujuannya, untuk memastikan kondisi dan keberadaan kapal sesuai dengan jumlah SIPB yang diajukan pemilik kapal kepada kami sebelum berlayar,” imbuhnya. (Syamsul Falak / Ali Muntoha)