Penertiban Dokumen Kapal Digencarkan untuk Menjamin ABK Mendapat Jaminan Hukum Saat Berlayar

REMBANG – Komandan Pos TNI Angkatan Laut Rembang Letda Laut Hartono, melarang keras kapal melaut tanpa melengkapi dokumen lengkap. Upaya penegasan ini dilakukan agar kapal dan seluruh anak buah kapal (ABK) yang melaut mendapat jaminan hukum saat berlayar.  Selain itu, langkah ini sekaligus sebagai upaya penertiban para pemilik kapal agar segera melengkapi dokumen kapal.

”Dokumen yang kami maksud tersebut terdiri pas kapal, surat ukur bobot kapal, surat izin berlayar dan sertifikat keselamatan, serta  sarana prasarana keselamatan, dan alat komunikasi yang wajib dibawa saat berlayar. Jika tidak lengkap akan kami larang mereka untuk melaut,” ujar Letda Laut Hartono, kemarin.

Letda Laut Hartono menyatakan, saat ini pihaknya memang tengah menggencarkan operasi dokumen kapal. Bagi pemilik kapal yang kedapatan memiliki dokumen kedaluwarsa atau tak sesuai dengan kondisi nyata, sementara dilarang untuk melaut hingga dokumen tersebut diperbaharui. 

Menurut dia, saat ini masih banyak kapal yang diduga nekat memalsukan bobot mati kapal. Aksi itu bertujuan agar  tidak repot mengurus dokumen hingga ke pusat.  Ada sejumlah kapal yang mestinya berbobot mati 50 gross ton (GT), tetapi hanya dilaporkan di bawah 30 GT. 

”Kapal dengan bobot mati 50 GT seharusnya mengurus pas ke Jakarta. Sedangkan bobot mati kapal di bawah 30 GT, maka cukup mengurus di tingkat Provinsi. Padahal ketika bobot mati kapal dipalsukan maka negara dirugikan. Karena penerimaan retribusi berkurang,” kata Letda Laut Hartono. (Ahmad Feri/Sumarni)