Pemkab Jepara Harus Tegas Tolak Ekspor Kayu

JEPARA – Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Kabupaten Jepara, mendesak pemkab bersikap tegas menolak rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor kayu log atau gelondongan. Sebab, kebijakan tersebut meresahkan para pengusaha industri mebel di Kota Ukir.

Ketua Dewan Pengurus Daerah AMKRI  Jepara Andang Wahyu Triyanto mengatakan, sampai saat ini, pemkab belum mengeluarkan sikap resmi penolakan wacana tersebut. Ia meminta pemkab segera menyatakan penolakan secara resmi terkait kebijakan ekspor kayu log tersebut.

”Meski pemerintah pusat belum menetapkan, namun persoalannya banyak pihak yang mengusulkan agar kebijakan ekspor kayu batangan dibuka kembali. Kami mengharapkan ada pernyataan resmi penolakan dari pemerintah daerah,” ujar kepada Koran Muria, Jum’at (30/5) di Jepara.

Hingga kini pihaknya belum mendengar sikap resmi Pemkab Jepara menyatakan penolakan kebijakan ekspor kayu batangan kepada pemerintah pusat. Upaya itu bertujuan untuk menggagalkan kepentingan pihak yang mendesak agar kebijakan ekspor kayu batangan kembali diberlakukan.

Menurut dia, kayu merupakan menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Kabupaten Jepara, guna industri permebelan skala nasional. Saat ini Kabupaten Jepara membutuhkan sekitar 800 hingga satu juta meter kubik kayu dalam satu bulan

Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Jepara Purwanto mengatakan, secara prinsip telah menolak terhadap wacana kebijakan ekspor kayu log. Pihaknya menilai ekspor kayu log dapat berakibat kontraproduktif bagi keberlangsungan industri mebel yang selama ini menjadi penyokong kekuatan ekonomi Kepara.

”Kami memang belum melayangkan surat resmi penolakan itu ke pemerintah pusat. Karena yang berhak menyatakan penolakan itu adalah wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara,” ujar Purwanto.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Jepara Haryono Wibowo,  mengaku belum memberikan sikap secara resmi baik dalam bentuk usulan maupun penolakan. Pasalnya kebijakan ekspor kayu log masih sekadar  wacana.

”Kami meyakini pemerintah pusat tidak akan segampang itu mengabulkan

usulan ekspor kayu log. Kami sendiri sudah melakukan langkah antisipasi seperti berkoordinasi dengan ihak terkait termasuk asosiasi,” katanya. (Wahyu Kz/Sumarni)