Mengkritisi Manajemen Keua ngan Parpol

Oleh : Dian Ardiyanti

Mahasiswi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.Penggiat Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (LPM UNY).

Agaknya manajemen administrasi keuangan partai politik (parpol) di Indonesia masih sangat buruk. Hal ini terlihat dari penyerahan laporan awal dana kampanye yang dilakukan pada masa injury time. Manajemen administrasi keuangan ternyata masih menggunakan pola SKS, yakni “sistem kebut semalam”. Padahal sebagian besar partai peserta pemilu 2014 mendatang adalah partai politik lama. Di skala nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menempati posisi pertama partai peserta pemilu dengan anggaran dana kampanye terbesar, yakni mencapai Rp 306 miliar. Sementara itu, dana kampanye paling sedikit adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan anggaran dana kampanye sebesar Rp 29 miliar. Sementara itu anggaran dana kampanye parpol lain, yakni Partai Demokrat sebesar Rp 268 miliar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar Rp 220 miliar, Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp 174 miliar, dan Partai Amanat Nasional sebesar Rp 170 miliar. Parpol lain seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB), anggaran dana awal kampanye yang dilaporkan berturut-turut sebesar Rp140 miliar, Rp 97 miliar, Rp 82 miliar, Rp 69 miliar, serta Rp 47,6 miliar.

 

Bukan menjadi rahasia lagi jika dana kampanye parpol memang rentan terhadap aliran dana gelap, seperti suntikan dana dari mafia-mafia politik maupun dari para koruptor. Apalagi perilaku parpol seakan turut mengamini pandangan tersebut. Faktanya, parpol begitu enggan untuk menunjukkan transparansi sumber dana kampanye yang dimiliki. Beberapa argumen yang diberikan terkesan mengambang dan klise saja. Misalnya, dana yang dimiliki hanya merupakan sumbangan dari kader dan calegnya saja. Publik jelas tak bisa percaya begitu saja pada argumen-argumen seperti itu mengingat besarnya dana kampanye yang dimiliki setiap parpol jumlahnya sangat fantastis. Selain itu, hampir semua parpol juga menghindar dari pencatatan transaksi perbankan. Hal ini terlihat jelas dari perputaran uang parpol sebut saja untuk iklan politik, ternyata lebih sering menggunakan uang cash. Alhasil, bukti-bukti pencatatan perbankan tidak bisa ditemukan begitu pula sumber dananya jadi semakin abu-abu. Pelaporan awal dana kampanye ini merupakan amanat dari UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam pasal 134 undang-undang ini menyebutkan bahwa parpol peserta pemilu sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota paling lambat 14 hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye. Meskipun saat ini parpol peserta pemilu telah menyerahkan laporan awal dana kampanye, namun masyarakat harus tetap mencermati sikap parpol yang cenderung tertutup. Isi dari laporan awal dana kampanye parpol yang sebagian besar hanya melampirkan sumbangan dari caleg-calegnya saja, jelas mengindikasikan ketidakseriusan parpol dalam mewujudkan pemilu yang bersih. Hal ini tentu saja bisa menjadi bumerang bagi proses demokrasi di negara ini. Apalagi, dewasa ini political distrust atau ketidakpercayaan politik terus menguat yang ditunjukkan dengan terus menurunnya partisipasi aktif dalam pemilu. Pada pemilu 2004, partisipasi aktif pemilih mencapai 84 persen, angka ini menurun menjadi 72, 23 persen pada pemilu 2009. Khusus pemilih golput, pada pemilu 2009 jumlahnya memang sangat mencengangkan, yakni mencapai 27,77 persen atau setara dengan 49.212.158 suara. Jumlah suara tersebut bahkan mengalahkan perolehan suara Partai Demokrat saat itu yang hanya mencapai 21.703.137 suara.

Mengoptimalkan KPU dan Bawaslu

Pada hakekatnya, tujuan pelaporan awal dana kampanye ini dilakukan adalah demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol. Alih-alih demikian, pelaporan awal dana kampaye yang dilakukan sekarang ini hanya seperti formalitas belaka. Buktinya, KPU masih memberikan keleluasaan parpol untuk melengkapi berkas-berkas pelaporan dana kampanye yang belum lengkap. Oleh karena itu, isi dari UU Nomor 8 tahun 2012 pasal 138 yang menegaskan bahwa parpol yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu agaknya perlu direvisi. Karena, substansi sengkarut dana kampanye ini bukan pada mau atau tidaknya parpol menyerahkan laporan awal dana kampanye, melainkan pada mau atau tidaknya parpol menunjukkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya.

Ketegasan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu sangat penting dalam mewujudkan pemilu 2014 yang bersih. Pemilu harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yakni jujur, adil, dan transparan. Pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf beberapa waktu lalu, penting untuk dicermati oleh KPU dan Bawaslu. Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa satu tahun menjelang pemilu, terjadi peningkatan transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah calon legislatif (caleg). Oleh sebab itu, baik KPU maupun Bawaslu harus benar-benar tegas dan cermat dalam menelaah laporan awal dana kampanye yang sudah masuk. Jika ada indikasi sumber pendanaan parpol yang mencurigakan, perlu diusut habis sampai ke akar-akarnya. Parpol juga harus menyadari bahwa apatisme dan kecurigaan publik pada parpol selama ini, salah satu cara yang bisa mematahkannya ialah dengan pelaporan dana kampanye yang jujur dan transparan. (*)