Gubernur Jateng Minta Pengambilan Air Tanah Dihentikan

KOTA SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan agar  semua bentuk pengambilan air tanah di Kota Semarang segera dihentikan. Sebab hal tersebut menyebabkan penurunan tanah di daerah pesisir antara 7-8 centimeter tiap tahunnya.

”Air tanah yang terus disedot untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat itu, mengakibatkan permukaan tanah terus mengalami penurunan tiap tahunnya dan berdampak luas,” katanya kemarin.

Kepada Antara Ganjar mengaku telah bertemu dengan sejumlah pakar dari Universitas Diponegoro Semarang, terkait dengan pengambilan air tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pakar tersebut, diketahui bahwa kompleks kantor Gubernur dan DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Semarang juga melakukan hal yang sama.

 

”Saya kaget mendengar fakta itu. Sehingga saya langsung memerintahkan Sekretaris Daerah Jateng serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, untuk menghentikan pengambilan air tanah,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, salah satu penyebab limpasan air laut pasang atau rob semakin meluas di sejumlah daerah adalah penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah.

Kepala Dinas PSDA Jateng Prasetyo Budi Yuwono saat dikonfirmasi terpisah menjelaskan, ada peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memperbolehkan pengambilan air tanah di kompleks kantor Gubernur Jateng.

”Hal tersebut menurutnya merupakan kewenangan Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika pengambilan air tanah di Kota Semarang, termasuk di kompleks kantor Gubernur Jateng dihentikan, maka untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat dapat digantikan air PDAM dari Waduk Jatibarang yang akan segera dioperasikan.

”Jika Waduk Jatibarang sudah dioperasikan nanti mampu menyuplai tambahan air baku hingga 1.050 liter per detik. Dihitung dengan jumlah penduduk Kota Semarang, maka pasokan air masih mencukupi,” terangnya.

SUMARNI