Respon Lambat, Dewan Geram

KUDUS – Permasalahan tenaga honorer K2 di Kudus yang terus bergulir membuat berbagai pihak ”gatal” untuk ikut cawe-cawe. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus pun geram dan ingin turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terus bergulir itu.

Para wakil rakyat itu berencana memanggil Pemkab Kudus untuk mempertanyakan masalah tersebut. Tak hanya itu, dewan juga berencana membentuk tim khusus, karena pemerintah dinilai lamban.

”Tugas dari DPRD adalah kontrolling, saya melihat sampai sekarang permasalahan ini belum selesai. Jadi kalau perlu dibuat tim, untuk menyelesaikan kasus ini ya akan kami buat.” kata anggota Komisi A DPRD Kudus Kadaryono, Jumat (28/2).

Ia menyatakan, pihaknya akan menjembatani kasus K2, agar menemukan solusi yang tepat. Rencana pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait permasalahan tenaga K2 ini, akan diupayakan pada bulan Maret, sehingga tak menjadikan kasus tersebut semakin berlarut. 

 

Dalam pemanggilan yang akan dilakukan tersebut, dewan juga akan mendatangkan para tenaga honorer. Sehingga dalam kegiatan itu bisa menjadi sarana untuk saling klarifikasi terhadap dugaan kecurangan, maupun temuan lainnya.

”Kami akan memanggil BKD dan unsur pemkab lainnya, untuk mengklarifikasi. Kami juga akan memanggil para honorer K2 untuk bertemu langsung dengan pemkab,” ujarnya.

Ia menyatakan, pemerintah tak bisa memutus secara sewenang-wenang terhadap tenaga K2 yang tidak lolos tes CPNS. Terlebih mereka telah melakukan pengabdian sejak beberapa tahun, sehingga perlu dicarikan solusi yang terbaik.”Solusinya adalah PHD, seperti outshorching dalam tanda kutip,” terangnya.

Di sisi lain, masalah tenaga K2 ini juga menarik perhatian Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak aparat kepolisian, segera melakukan pengusutan secara mendalam adanya dugaan manipulasi data tenaga honorer.

Badan Pekerja KP2KKN Jateng Mochammad Chafidi Satwiko menyebutkan, ada sejumlah dugaan manipulasi data pribadi honorer K2 yang lulus tes CPNS Jateng 2013. ”Sejumlah dugaan manipulasi data tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Kudus, Jepara, serta Sragen,” katanya dikutip Antara.

Manipulasi atau kecurangan saat ujian seleksi CPNS sebelumnya juga pernah terjadi. Menurut dia, hal tersebut terbukti dengan adanya sejumlah oknum yang tertangkap dan diproses oleh kepolisian. Ia menyebut, mekanisme perekrutan tenaga honorer, memang memberikan peluang oknum tertentu menawarkan janji untuk dapat diangkat menjadi CPNS . 

Para peserta tes CPNS juga dituntut proaktif melaporkan temuan yang dapat menjadi bukti untuk memproses kecurangan, seperti manipulasi data pribadi. ”Sebenarnya sejumlah langkah pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan saat ujian seleksi CPNS sudah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan,” tegasnya.

M3 / ALI MUNTOHA