Ketua DPRD Kendal Segera Jadi Tersangka Terkait Pemalsuan Ijazah SMA

KOTA SEMARANG – Ketua DPRD Kabupaten Kendal Anik Kasiyani tidak lama lagi bakal menyandang status tersangka. Hal ini terkait dinaikkannya status kasus dugaan pemalsuan ijazah SMA yang menjerat dirinya dari penyelidikan ke penyidikan.

Namun demikian, sebelum menetapkan Anik sebagai tersangka, penyidik Polda Jateng masih harus menunggu hasil uji laboratorium forensik terkait keabsahan dokumen. “Cek Labfor untuk pemeriksaan dokumen, asli atau tidak. Termasuk stempel, tanda tangan, bentuk tulisan, atau hurufnya,” kata Kapolda Jateng Irjen Dwi Priyatno, Kamis (27/2).

Menurut Kapolda, masih ada beberapa saksi yang akan dimintai keterangan. “Kami masih butuh meminta keterangan dari saksi-saksi untuk memperkuat alat bukti,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, kasus ini ditangani Sub Direktorat I Unit 5 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Setelah penyidik mengantongi alat bukti yang kuat, maka Anik Kasiyani sebagai terlapor akan dipanggil sebagai tersangka. 

Penyidik juga telah memintai keterangan dari saksi ahli dari Dinas Pendidikan Jakarta, dan saksii–saksi lain. Hasil sementara, memang ijazah tersebut diduga palsu.

Kasus ini berawal dari adanya laporan sejumlah warga Kendal yang tergabung dalam LSM Vox Populi Kendal terkait dugaan ijazah palsu Anik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Tengah pada Rabu (13/11/2013). 

Diduga Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan nomor seri ijazah/STTB: 01.OC.Oh.0702038 dari SMA Karya Nasional, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta, milik Anik adalah palsu.

Ijazah Ketua DPRD periode 2009-2014 itu, diduga palsu setelah pihak LSM melakukan penelurusan. Nomor seri ijazah milik Ani yang dikeluarkan di Jakarta pada 31 Juli 2008 itu ternyata milik orang lain, atas nama Suprayogi,siswa SMA Karya Nasional.

Terpisah, pengamat hukum, Theodorus Yosep Parera, menuturkan, cek register ijazah itu sudah dianggap mengantongi bukti permulaan yang cukup, sebagaimana Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.

“Itu sudah cukup, Ibu Ketua DPRD itu dipidana sebagai orang yang menggunakan,” katanya. 

TRI WURYONO / SUMARNI