Hanura Sangsikan Legalitas Pemilu

JAKARTA – Fraksi Partai Hanura DPR RI mempertanyakan legalitas penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal ini disebabkan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak.

”Legalitas penyelenggaraan pileg dan pilpres masih dipertanyakan keabsahannya. Karena payung hukum pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan secara serentak,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding, dikutip Antara, Jumat (28/2).

Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Yusril Ihza Mahendra tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah produk hukum yang bersifat final dan mengikat. Sehingga seharusnya mulai diberlakukan pada Pemilu 2014. Tetapi MK malah memutuskan untuk memberlakukan pemilu serentak pada Pemilu 2019.

 

Salah satu butir alasan yang membuat MK mengabulkan gugatan tersebut, menurut dia, adalah karena pelaksanaan pemilu dua tahapan, yang tidak terbukti membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

”MK sudah beri pertimbangan seperti itu, tapi kemudian kita laksanakan pemilu serentak pada 2019, artinya hakim MK sengaja membiarkan masyarakat untuk tidak sejahtera lima tahun ke depan ? Ada ketidakkonsistenan MK,” kata dia.

Pihaknya pun memperkirakan Pemilu 2014 berpotensi memunculkan konflik menjelang maupun pascapenyelenggaraan pemilu. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hal tersebut. Di antaranya adanya 10,4 juta pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

”Sebanyak 10,4 juta pemilih kalau dikonversi ke jumlah kursi di parlemen, cukup besar. Berpotensi munculnya kecurangan, bisa muncul asumsi-asumsi oleh partai-partai yang kalah di 2014 lalu mempersoalkan tentang ketidakakuratan DPT,” ujarnya.

ALI MUNTOHA