Teror Politik Landa PDIP

JAKARTA – PDI Perjuangan menyebut tindakan penyadapan terhadap kaderya, yang juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai teror politik terhadap partai, menjelang Pemilu. Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, penyadapan terhadap tokoh dengan elektabilitas tinggi itu, sebagai teror politik yang harus dilawan.
Meski demikian, Tjahjo pihaknya mengurungkan rencana awal untuk mempermasalahkan penyadapan itu ke jalur hukum. Hal ini setelah Jokowi enggan memperpanjang masalah ini, dan menganggap sebagai sesuatu yang biasa.
”Jokowi tidak ingin mempermasalahkan atau melaporkan ke pihak berwajib,” kata Tjahjo kepada Antara, Jumat (21/2).

Ia mendeskripsikan penyadapan, sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak pribadi manusia. Selain itu menurut dia, juga menciderai demokrasi yang selalu diagung-agungkan Indonesia.
”Penyadapan melanggar hak privasi warga negara, dan tidak dibenarkan dinegara demokrasi. Penyadapan adalah pelanggaran berat,” jelasnya.
PDI Perjuangan, mengumumkan telah terjadi penyadapan terhadap Jokowi, yang dijagokan berbagai pihak sebagai capres. Alat sadap  itu dipasang di rumah dinas Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, dan terdeteksi sejak Desember 2013. Alih-alih marah, Jokowi menganggap penyadapan ini sebagai hal biasa saja.
”Sudah lah itu kan sudah lama, hanya saja saya diam. Bulan Desember itu, sudah lama,” kata Jokowi.
Bahkan ia menyatakan, siapa pun yang menyadap dia pasti kecewa. Karena tidak ada pembicaraan penting yang didapat si penyadap itu.
”Saya enggak terlalu mikirin penyadapan. Paling yang nyadap sekarang kecewa kok omongannya begitu-begitu saja,” ujar dia.
ALI MUNTOHA