Tidak Semua Desa Terima Bantuan Keuangan

BANYUMAS – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tidak semua desa menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jateng. Total bantuan keuangan dari Pemprov Jateng kepada desa sebesar Rp 435,32 miliar, dengan jumlah lokasi penerima sebanyak 7.809 desa yang tersebar di 537 kecamatan dari 29 kabupaten se-Jateng.
Gubernur mengatakan hal itu melalui fasilitas teleconference dalam acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri kepala desa se-eks Keresidenan Banyumas di Gedung Serbaguna Kompleks Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Jumat (7/2).
Ia mengatakan, lokasi penerima bantuan keuangan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni desa miskin tinggi, desa miskin sedang, dan desa miskin rendah.
Dalam hal ini sebanyak 1.356 desa masuk kategori miskin tinggi dan berhak menerima bantuan sebesar Rp 100 juta per desa. Sementara untuk kategori miskin sedang sebanyak 2.080 desa, berhak menerima bantuan keuangan sebesar Rp 60 juta per desa. Sedangkan kategori miskin rendah sebanyak 4.373 desa mendapat bantuan Rp 40 juta/desa.
”Bantuan keuangan dari Pemprov Jateng ini, dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur desa yang berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi sekarang ini, banyak infrastruktur desa yang buruk, sehingga perekonomian desa kurang berkembang,” kata Ganjar.

Antara melaporkan, bantuan keuangan tersebut merupakan stimulan dan sebagai latihan, karena nantinya pemerintah desa akan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa. Ssehingga pada saatnya nanti akan lebih mudah dalam mengimplementasikannya.
Terkait hal itu, dia meminta pemerintah desa membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur di desanya, sehingga dana diperoleh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
”Saya minta desa untuk membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur di desa, jangan sampai dana yang mungkin dirasa belum cukup, kurang bermanfaat, dan masyarakat diharapkan ikut berperan, serta dengan memberikan swadaya. Saya juga minta dana bantuan keuangan ini jangan disalahgunakan,” katanya.
Saat berdialog dengan para peserta teleconference, Ganjar mengatakan bahwa bantuan keuangan tersebut dikhususkan untuk infrastruktur desa, sehingga tidak boleh digunakan untuk pembangunan lainnya termasuk pengembangan pasar desa.
SUMARNI