Perpres Dana Saksi Belum Diusulkan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya belum mendapat usulan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencairan honor saksi parpol. Draft perpres harus diusulkan dari penyelenggara pemilu.
”Secara resmi, pemerintah belum mendapatkan usulan itu. Nanti kan harus ada yang disampaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, apakah KPU atau Bawaslu. Kami baru membaca di media massa saja,” katanya dikutip Antara, Jumat (7/2).
Dia juga menyatakan keheranannya terkait munculnya berita mengenai pembatalan rancangan Perpres dana saksi parpol oleh pemerintah. Karena menurut dia, secara resmi belum ada rekomendasi Mendagri untuk penerbitan Perpres tersebut.

”Kami masih menunggu, nanti akan ada pembahasan lagi dengan Bawaslu dan KPU. Draf untuk dana saksi belum ada, baru terkait Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang sudah dikirim,” ujarnya.
Draf Perpres tersebut nantinya akan dibuat di Kementerian Keuangan karena menyangkut teknis penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam prosesnya memang memerlukan pertimbangan atau rekomendasi dari Mendagri, setelah ada usulan resmi dari lembaga penyelenggara pemilu.
Dia juga mengatakan, pemerintah tidak akan mengeluarkan Perpres tersebut jika tidak ada lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut. ”Pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan kalau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab, uang itu harus akuntabel dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” tegasnya.
ALI MUNTOHA